Herman menegaskan bahwa dalam dua landasan hukum pengadaan CPNS itu, tidak ada skema rekrutmen CPNS dengan mengkhususkan kuota untuk tenaga honorer. Sehingga jika nantinya bakal dibuka pengisian kuota CPNS baru dari tenaga honorer, harus ada revisi.
Pengamat pendidikan Indra Charismiadji menyoroti rencana pemerintah merekrut CPNS baru dari kelompok guru honorer. Dia mengatakan rencana ini bisa bermuatan politik. Sebab dilakukan mendekati agenda pemilihan presiden 2019. ’’Kalau memang dibutukan, kok tidak diangkat dari dulu-dulu,’’ jelasnya.
Indra berharap rekrutmen CPNS baru, khususnya untuk formasi guru, tetap harus mengedepankan kualitas dan kompetensi. Dia mengutip data yang pernah dipublikasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bahwa kualitas sebagian guru honorer belum baik. Data itu hasil dari penilaian uji kompetensi guru (UKG). (wan/rie)
