”Kalau promo khusus senilai Rp 18,75 juta ada periodesasinya. Pendaftaran dimulai Mei dan ditutup November 2017. Berangkat Desember 2017,” tutur Wildan.
Di akhir penutupan pendaftaran promo khusus, pendaftar membeludak. Tercatat terdapat 15.619 orang. Tentu saja SBL kewalahan. Operator penyedia jasa pesawat menginformasikan tidak bisa lagi menampung jamaah SBL. Karena di luar kemampuan, SBL terpaksa membuat surat resmi reschedule pada 16 Desember 2017. ”Surat reschedule itu ditujukan untuk calon jamaah promo khusus,” katanya.
Hingga Januari 2018, jadwal resmi reschedule masih belum terbit. Para calon jamaah promo khusus semakin gelisah. Permasalahan ini terendus Polda Jabar. Mereka segera bertindak. Ditangkaplah Aos Juang Wibawa, bos SBL. Kantor disegel. Barang-barang disita. Termasuk paspor. Padahal, paspor tersebut milik jamaah regular. ”Iya kang. Barang-barang disita,” kata Wildan kepada Jabar Ekspres saat dihubungi pekan lalu.
Dengan kondisi seperti ini, tentu calon jamaah regular kena imbas. ”Yang sedang dalam permasalahan itu promo khusus,” tambah Wildan.
Demonstran di DPRD Jabar yang berasa dari agen SBL, mengaku mendesak Polda Jabar menangguhkan penahanan bos SBL. Sebab, Aom menjadi juru kunci. Jika aktivitas perusahaan terhenti, maka terhenti pula keberangkatan calon jamaah regular. Jika Aom dipenjara, maka ”terpenjara” pula dokumen dan proses keuangan perusahaan.
Tuntutan pendemo tertulis dalam selebaran. Dalam keterangannya, mereka juga menuntut agar aset PT SBL yang disita Polda Jabar karena diduga hasil tindak pidana dikembalikan. ”Kami juga menuntut agar kantor pusat PT SBL segera dibuka kembali. Kami ingin Kang Aom dan Kang Ery dibebaskan dengan penangguhan penahanan,” tegas Kholiludin, koordinator aksi.
Anehnya, dari sejumlah tuntutan, tidak ada satu pun dari mereka yang menuntut pengembalian uang jamaah yang sudah mendaftar namun gagal atau belum berangkat. ”Untuk pengembalian uang itu membutuhkan waktu. Prosesnya lama, 1 hingga 3 bulan,” jelasnya.
Demo ini berbanding terbalik dengan sikap Polda Jabar. Polisi berupaya menjadikan semuanya terang benderang. Membela para korban. Namun tindakan calon jamaah ini malah terkesan menyudutkan kepolisian.
”Calon jamaah belum tahu kondisi keuangan dan sistem yang digunakan PT SBL,” papar Direktur Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Jabar, Kombes Pol Samudi.
