NGAMPRAH – Setelah menunggu selama 10 tahun sejak menjadi daerah otonomi baru Pemerintah Kabupaten Bandung Barat akhirnya mendapat predikat B dalam Penilaian Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lakip) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) beberapa waktu lalu.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Adiyoto mengatakan, prestasi ini merupakan hasil kerjakeras semua pihak mengingat tahun sebelumnya hanya mendapat CC.
’’Alhamdulillah kami bangga, dan ini merupakan hasil kerja keras semua pihak khususnya para ASN KBB,’’jelas Adiyoto belum lama ini.
Dirinya memaparkan, untuk kinerja seluruh instansi di Bandung Barat semua dilakukan penilaian, dengan leading sektornya ada di Bappelitbangda dan bagian organisasi, serta inspektorat.
Penghargaan ini, sebetulnya berkat nasehat dan instruksi Bupati sebagai Kepala Daerah yang tak henti-hentinya memberikan semangat kepada bawahannya agar kinerja seluruh ASN harus ditingkatkan.
’’Kemarin itu mestinya bapak bupati yang menerima seperti daerah lain, tapi karena kondisinya tidak memungkinkan jadi diwakilkan oleh saya,” kata dia.
Adiyoto menuturkan, Bandung Barat masuk dalam wilayah 1 Jawa Barat, selain ada Sumatera dan Banten. Di Jawa Barat, Adiyoto menyebut masih ada daerah yang nilainya masih C.
Untuk capain ini, dia mengingatkan agar jangan terlelu berbaga diri. Sebab, meski memperolesh nila B kinerja harus tetap ditingkatkan dengan maksimal.
’’Tiap tahunnya ada peningkatan kami. Dan kami targetkan di tahun berikutnya itu bisa BB dan A,” ujarnya.
Adapun upaya KBB untuk menaikan predikat salah satunya dengan berencana menerapkan sistem aplikasi pemerintahan, seperti e-government, e-planning, e-budgeting dan elektronik lainnya.
“Jadi, kami sudah mulai tahun ini menerapkannya, karena akhir tahun di Desember penilaian kembali dan penyerahannya di Januari,” pungkas Adiyoto (bbs/yan)