Sementara itu, Politisi sekaligus Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Gerindra Daddy Rohanady mengaku, ongkos politik sudah menjadi konsekuensi logis bagi seluruh baik individu ataupun anggota legislatif yang akan maju menjadi bakal calon kepala daerah.
”Ongkos atau mahar politik, masing-masing pihak saya pikir sudah tahu konsekuensi logisnya (maju menjadi bakal calon). Seorang calon ketika akan mencalonkan diri harus sabar dan tahu betul soal biaya politik,” tuturnya kepada Jabar Ekspres saat ditemui di DPRD Jawa Barat, belum lama ini.
Meski demikian, partai politik umumnya tidak meminta detail digit nominal. Namun, kandidat yang berniat akan mencalonkan diri harus bisa menghitung sendiri biaya yang akan ditanggungnya untuk melaju menjadi bakal calon kepala daerah.
”Saya salah satu tim penguji pada fit and prover test bakal calon kepala daerah di 16 kabupaten dan kota Jawa Barat. Saya katakan kepada mereka, kita memang gak minta berapa angka yang akan disiapkan berapa. Tapi mereka harus menghitung berapa yang akan mereka siapkan,” jelasnya.
Seorang calon anggota legislative, ungkap Daddy, dia harus bisa menghitung berapa yang harus dikeluarkannya untuk membiayai dirinya maju menjadi bakal calon. Jika hanya memiliki Rp 100 juta lebih baik mengurungkan niat.
”Dalam bahasa saya memang agak kasar, kalau bakal calon atau anggota dewan yang mau maju menjadi kepada daerah baik itu wali kota atau bupati hanya punya Rp 100 juta mending dagang uyah (garam, Red),” ungkapnya.
Kemarin, (sebelumnya) tambah Daddy, bakal calon kepada daerah dan wali kota serta bupati masuk ke ruangan dirinya. Dirinya langsung menanyakan kepada bakal calon kepala daerah, wali kota dan bupati.
”Berapa yang Anda siapkan? Sebelum mereka jawab, saya langsung potong dengan mengatakan kalau anda hanya punya Rp 1 atau 2 miliar dan ingin jadi bakal calon bupati atau wali kota untuk kurang lebih 40 kabupaten atau kecamatan, lebih baik dagang uyah saja,” urainya lagi.
Dia menilai, uang Rp 1 atau 2 miliar akan habis dalam kurun waktu kurang dari 4 tahun. Terlebih lagi jika calon tersebut menghadapi incumbent. ”Silakan hitung sendiri biayanya. Tentu petahana akan jauh lebih banyak mengeluarkan biaya,” tandasnya.
