Banyak calon gagal mendaftar dalam Pilgub maupun Pilkada kabupaten/kota, belum lama. Terkesan drama. Banyak partai menentukan calonnya di akhir jelang pendataran. Politik uang pun menyeruak karena dinilai tak deal dengan partai pendukung. Lantas berapa yang harus dikeluarkan seorang calon untuk menjadi cagub?
Mantan Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattalitti gagal mendaftar sebagai calon Gubernur Jawa Timur. Dia benar-benar kesal kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sebab, La Nyalla jauh-jauh hari menyatakan diri akan maju ke Pilgub Jatim. Dia juga mengatakan telah mengantongi dukungan dari ketua umum.
Namun, ternyata itu tak jadi jaminan. Sebab, ternyata partainya tak mengusung dia sebagai cagub. Di Jabar pun, kondisinya kurang lebih sama. Banyak tokoh dan sosok yang tanggal jauh sebelum duel visi misi. Menyentuh garis di pendafataran pun berguguran.
Menyeruak, faktor kegagalan itu terjadi karena uang yang telah dikeluarkan. La Nyalla bahkan mengaku, diminta mengeluarkan sejumlah uang. Nilainya pun fantastis, hingga puluhan miliar.
Cagub Jawa Barat Mayjen (purn) Sudrajat menjadi salah satu sorotan. Sebab, dia menjadi orang yang muncul belakangan. Tak terkendal namun bisa menggeser Deddy Mizwar yang sebelumnya sudah dipasangkan dengan Ahmad Syaikhu.
Tapi toh Sudrajat membantah soal mahar politik seperti dikoarkan La Nyalla kepada Prabowo. Sudrajat menegaskan dirinya tidak menggunakan uang sepeser pun untuk dapat berkontestasi dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018.
”Saya tidak pakai mahar, orang mau cerita mahar itu urusan mereka,” tegas Sudrajat kepada wartawan, Sabtu (13/1).
Menurut Sudrajat, justru dirinya diusung Partai Gerindra dikarenakan ingin mengampanyekan Pilkada yang bersih tanpa adanya politik uang. Sebab, politik uang dinilai akan merusak jalannya pesta demokrasi. ”Saya berkali-kali katakan (tidak pakai mahar) karena saya tidak suka itu politik uang,” tegasnya.
Dia menegaskan, dia menjadi cagub dari Partai Gerindra karena mendapat mandat dari Ketua Umum Prabowo Subianto. Bahkan dia diwanti, tidak menggunakan mahar politik untuk maju sebagai cagub.
”Rakyat memilih pemimpinnya karena uang, disogok. Maka dia tidak betul-betul tahu pemimpin mana yang harus dipilih yang akan membuat kesejahteraan,” urainya.
