CIMAHI – Wali Kota Cimahi Ajay M Priatna berkomitmen agar seluruh dinas segera melaksanakan program-program pembangunan yang sudah di tentukan.
Menurutnya, salah-satu masalah klasik biasanya minimnya penyerapan anggaran di akhir tahun. Sehingga, dia mengingikan agar pelaksanaan program di setiap dinas harus segera dikerjakan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
Ajay menilai, selain penyerapan anggaran, hasil outpu dari pelaksanaan tentunya harus memiliki dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat.
Baca Juga:Jembatan Kurangi KemacetanJaga KPU, 300 Polisi Disiagakan
“Semoga program yang lebih ke kepentingan publik segera dapat dijalankan,” katanya, usai pelaksanaan penyerahan Dokumen Penggunaan anggaran (DPA) kepada 28 SKPD kemarin (10/1).
Dirinya menilai, keterlambatan penyerapan anggaran biasa terjadi disebabkan tidak adanya target waktu penyelesaian. Sehingga, berdampak pada progres pengerjaan.
’’Saya sedikit aneh, kenapa bikin Program tanpa target waktu, seharusnya ada target waktu dan apa yang akan dihasilkan. Ya dampak yang terjadi adanya keterlambatan penyerapan anggaran,’’ ujarnya.
Agar hal tersebut tidak terulang kembali, maka pihaknya akan melakukan kontrol kinerja SKPD. Sebab, semakin cepat evaluasi maka akan cepat pula terdeteksi apa penyebab kekurangannya.
’’Kalau tiga bulan sekali terlalu lama. Bila perlu, saya lakukan pengontrolan dalam satu bulan sekali,’’ bebernya.
Ajay memaparkan, bagi Dinas yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum harus bisa langsung membelanjakan anggaran sesuai dengan sekala prioritas.
“Masyarakat harus segera menikmati kinerja pemerintah. Untuk Dinas kesehatan bisa lebih memperhatikan masyarakat bawah. Dinas Pendidikan paling diharapkan untuk meningkatkan kualitas SDM warga Cimahi,” ucapnya.
Baca Juga:Wuih, Cawagub Dedi Mulyadi Kejutkan Warga Sekitar RSHSJangan Ada Kampanye Hitam
Ajay juga meminta kepada SKPD yang lain agar terus mengawal program prioritas yang ditetapkan khususnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
“SKPD harus bisa melaksanakan program dan kegiatan secara optimal. Jangan hanya menggugurkan kewajiban belanja saja,” pinta Ajay.
Dirinya menambahkan, untuk program kegiatan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) agar dipersiapkan dan dilaksanakan seacara optimal sesuai dengan aturan.
’’Besaran alokasi dana DAK tahun anggaran yang akan datang sangat tergantung pada prestasi dan kinerja penyerapan anggaran sekarang,’’ jelasnya.