BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan mengatakan, semua sekolah baik itu SD, SMP, dan SMA harus menerapkan sekolah inklusif bagi kaum difabel.
Aher sapaan Ahmad Heryawan menilai kaum difabel memiliki hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Untuk itu, kaum difabel sebagai warga negara harus memiliki akses yang sama dalam hal kemajuan, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lainnya.
“Secara akses pendidikan kita ingin menjadikan seluruh SD, SMP, SMA menjadi sekolah inklusif atau sekolah yang terbuka untuk disabilitas,” kata Aher di Bandung kemarin (22/12)
Dikatakan Aher, ketika kaum difabel terlalu sulit dalam menjangkau sekolah tersebut, tentunya perlu koordinasi lebih lanjut agar kaum difabel bisa dengan mudah menjangkau. Menurutnya, SLB adalah solusi bagi kaum difabel, meski jumlahnya hanya satu atau dua ditiap kabupaten/kota baik itu negeri maupun swasta.
“Tentu jangkauannya jauh ya kalau hanya satu negeri dan beberapa swasta di sebuah kabupaten, padahal disabilitas itu meski jumlahnya satu persen tapi kan tersebar di beberapa tempat,” kata dia.
Maka dari itu, supaya kaum difabel bisa menjangkau layanan pendidikan pemerintah, pihaknya akan terus meningkatkan penyelenggaraan pendidikan inklusif agar sekolah normal bisa menerima kaum disabilitas.
“Sekarang sudah ada kurang lebih 540an sekolah SD, SMP, SMA yang menjadi sekolah inklusif,” kata dia.
Ke depannya, Aher meminta agar semua sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA baik itu negeri atau pun swasta mampu menerapkan pendidikan inklusif dan menerima semua kaum difabel.
“Sehingga di mana pun mereka bisa bersekolah dan di situlah bisa tercapai kesetaraan pendidikan,” kata dia.
Selain pendidikan, Aher juga menyinggung terkait sarana umum yang berada di jalanan, tempat perbelanjaan dan berbagai tempat lainnya yang harus bisa menyediakan sarana dan prasarana bagi kaum difabel.
“Alhamdulillah sekarang di trotoar-trotoar sudah ada kan jalur khusus, dan ke depan harus lebih ramah lagi untuk difabel,” kata dia.
Aher juga mengharapkan semua pihak mampu memberikan pelayanan yang baik bagi kaum difabel, termasuk dalam hal pekerjaan. Menurutnya, pemerintah harus menerima dua persen fari seluruh pekerjanya adalah kaum difabel.