Bandung – Pemprov Jabar mendapatkan angin segar. Sebab, kucuran dana Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN 2018 menembus angka Rp 110,274 triliun. Jumlah tersebut naik dari nilai sebelumnya di 2017 dengan Rp 38,8 triliun.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, anggaran DIPA tahun anggaran 2018 tersebut terdiri atas Rp 43,748 triliun alokasi dari kementerian untuk lembaga atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sementara Rp 66,52 triliun tercatat dana transfer ke daerah yang diterima provinsi yang disalurkan untuk 23 kabupaten/kota.
Ahmad Heryawan mengatakan, dana Rp 43,748 triliun untuk OPD itu sebesar Rp 36 triliun diproyeksikan terserap lebih banyak untuk gaji pegawai yang masuk dalam Dana Alokasi Umum (DAU). Selebihnya, kurang lebih Rp 17 triliun direncanakan untuk pembangunan nonfisik seperti peningkatan kualitas SDM melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD, SMP hingga SMA.
”Selebihnya dialokasikan untuk kesehatan. Salah satunya untuk dana operasional kesehatan puskesmas serta untuk JKN (Jaminan Kesehatan Nasional),” urainya, kemarin (19/12).
Sementara itu, dana transfer ke daerah tahun 2018 juga cukup besar. Pria yang akrab disapa Kang Aher ini mengatakan, jumlah transfer ke daerah mencapai angka Rp 66,52 triliun. Jumlah tersebut dinilai besar karena dikorelasikan dengan jumlah 5.321 desa. Jadi diperkirakan satu desa akan mendapatkan Rp 500 juta.
”Jadi, saya titip agar dana ini bisa digunakan dengan baik karena dana ini tidak berjalan sendiri ada anggaran dana desa (ADD), dan dari provinsi. Jadi di desa itu kurang lebih akan mendapatkan Rp1 miliar per tahunnya,” terangnya.
Aher berharap, pihaknya adanya dana ini dapat mempercepat kesejahteraan masyarakat di daerah. ”Saya pun berharap, dengan dana ini ada peningkatan juga di sarana dan prasarana atau infrastrukturnya. Juga terutamanya untuk dana desa, diharapkan dapat meningkatkan infrastruktur, ekonomi dan kemajuan masyarakat di desa,” paparnya.
Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari berharap, penerima dana ini yaitu OPD dan Desa untuk segera merealisasikan program-program yang didanai oleh APBN. Utamanya, disiapkan juga penanggung jawab anggaran tersebut oleh masing-masing daerah. ”Sebab, dana dari Pemerintah Pusat ini harus dimanfaatkan untuk masyarakat banyak,” tuturnya.