Selain itu, DPRD Jawa Barat pun berharap kepada penerima dana dari APBN ini untuk lebih transparan dalam penggunaannya. Sehingga, semua elemen masyarakat mampu mengawasi. ”DPRD Jawa Barat tentu akan melakukan pengawasan lebih ke legislasinya bisa ke pengawasan pelaksanaan dan perdanya,” ujarnya.
Dia menegaskan, ada tiga kabupaten/kota yang mendapatkan dana APBN 2018 tertinggi. Di antara Kabupaten Bogor dan Kota Bogor serta Depok. ”Diharapkan selain alokasi anggaran lebih transparan dan lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Yuniar Yanuar Rasyid mengatakan, anggaran sebesar itu diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan terutama kesenjangan ekonomi (rasio gini) di Jabar yang relatif masih tinggi.
”Selain itu, dana ini diprioritaskan dialokasikan juga untuk infrastruktur untuk mendukung program pemerintah pusat,” tuturnya.
Sehingga diharapkan melalui dana APBN untuk daerah ini akan lebih banyak bermanfaat bagi masyarakat. Terutama sebagai bukti komitmen Kementerian Keuangan untuk mendorong pelaksanaan APBN yang efektif, efisien dan berkualitas. (mg2/rie)