BANDUNG – Koalisi pendukung Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dalam Pilgub Jabar 2018 terancam bubar pasca penarikan dukungan dari Partai Golkar. Sebab, beredar kabar PPP dan PKB mengancam menarik dukungannya.
Untuk diketahui, meski tanpa Partai Golkar, Ridwan Kamil masih bisa mencalonkan diri dalam Pilgub Jabar. Sebab, menyisakan 21 kursi milik Partai Nasdem, PKB, dan PPP.
Namun, itu pun tak berjalan mulus. Sebab, PPP mengancam menarik dukungan jika Ridwan Kamil tidak memilih kadernya, Uu Ruzhanul Ulum. Begitu pun dengan PKB. Konon akan ikut menarik dukungan jika penetapan calon wakil gubernur tidak dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dengan partai pengusung.
Baca Juga:Ini Jadwal Kick-off Piala Presiden 2018Incar 5 Pemain Persipura
”Fakta di lapangan, peluang Uu yang paling besar. Suara terbanyak (sembilan kursi) jadi pertimbangan. Bagaimanapun dari sisi elektabilitas, beliau paling tinggi,” kata pakar politik dan pemerintahan Universitas Padjadjaran Bandung, Firman Manan kepada wartawan, kemarin (18/12).
Firman menilai, karakteristik Uu Ruzhanul Ulum yang dekat dengan unsur religius mampu melengkapi Ridwan Kamil yang identik dengan sosok nasionalis. Tapi toh, satu sama lain memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. ”Uu kuat di Priangan timur. PKB mengaku kuat di Pantura. Padahal di Pantura yang kuat PDIP,” tuturnya.
Menurut dia, jika Emil memilih Uu Ruzhanul Ulum sebagai pasangannya, otomatis Emil harus memberikan insentif kepada partai pengusung lainnya. Sebab, kompromi tersebut tidak hanya di kursi cawagub. ”Kalau hanya mengejar kursi cawagub, enggak akan selesai-selesai,” tuturnya.
Firman menilai, bentuk insentif yang diberikan kepada partai pengusung selain PPP bisa dalam bentuk pengaturan koalisi di 16 pemilu bupati/wali kota pada pilkada serentak 2018. Dengan demikian, Nasdem, PKB, dan PPP yang mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jawa Barat 2018 bisa kembali berkoalisi di pemilu bupati/wali kota untuk membagi kandidat-kandidat yang akan diusung. Tidak hanya itu, insentif paling ideal yakni dengan cara memasukkan platform partai ke dalam program kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Sementara itu, Pengamat politik The Centre for Media, Gender and Democracy (CMGD) Dedi Kurnia Syah mengatakan, buruknya relasi komunikasi politik Ridwan Kamil menjadi pemicu pencabutan SK dari DPP Golkar.