CIMAHI – Untuk menangani banjir yang kerap terjadi di wilayah Melong Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi saat ini telah membuat perencanaan.
Anggota DPRD Kota Cimahi, Edi Kanedi mengatakan, perencanaan penanganan banjir di Melong ini akan terus didorong untuk segera direalisasikan. Terlebih, dari sisi anggaran Dewan sudan menyetujui.
Dirinya, menilai, untuk realisasinya nanti pihaknya akan melakukan pengawasan langsung ke lapangan. Sehinggam pelaksanaan proyek tersebut sesuai dengan harapan dan rencana.
“Penganggaran sudah disepakati, tempatnya sudah ditunjuk tinggal pelaksanaannya. Dan kita pihak dewan berkewajiban memonitor dan mengawalnya,” jelas Edi ketika ditemui dalam kegiatan Reses kemarin (17/12)
Politisi dari partai Demokrat ini mengatakan, monitoring harus dilakukan bukan saja proyek Melong itu, tetapi pada proyek pembangunan lainnya. Sehingga, target dan kualitas pengerjaan bisa terpantau.
“Kita akan gunakan fungsi dewan sebagai pengawas pemerintah dengan tetap memantau. Sehingga akan ketahuan,” katanya.
Edi menyebutkan, untuk penanggulangan banjir Melong, pemerintah Kota Cimahi menganggarkan sebesar Rp 60 Miliar yang bersumber dari APBD 2018.
Dirinya memparkan, anggaran tersebut terbilang besar untuk program penanganan banjir. Sebab, berdasarkan kajian analisa tingkat kebetuhan sudah dilakukan. Sebab, eksekutif sebagai eksekutor pasti sudah melakukan tindakan, action secara hitungan, secara logis, dan secara detail.
“Apa yang dibutuhkan untuk penanggulangan banjir ini sudah diketahui,” ucap Edi.
Edi menambahkan, yang akan menjadi kendala dari penyelesaian banjir Melong adalah harus diselesaikan dulu kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi. Sebab, penanganan banjir Melong merupakan rencana aksi besama lintas daerah.
“Anggaran Rp 60 miliar dari APBD Cimahi itu semata-mata hanya untuk menyelesaikan di wilayah Cimahi saja,” jelasnya.
Edi menambahkan, sebenarnya anggota dewan sudah melangkah untuk penyelesaian banjir melong ini, namun setelah ada pernyataan dari kabupaten Bandung, yang menyebutkan kalau dianggarkan dalam satu tahun berat, hal itu sangat disayangkan.
Kendati begitu, Pemerintah Pusat melalui Kemenpera bersedia memberikan anggaran sebanyak kekurangannya, asal ada kesanggupan daerah untuk memberikan kontribusi
“Itu janjinya pak menteri. Kalau target penyelesaian Cimahi targetnya bisa menyelesaikan di Kota Cimahi sendiri dengan membuat embung atau membuat penampungan yang lain juga bisa membuat codekan yang bisa membuang air,” tuturnya (ziz/yan).
