Aher mengungkapkan, sejumlah negara yang memiliki keamanan pangan tinggi dipastikan pengelolaan pedesaan dan pertaniannya dikelola dengan baik. Desa menjelma sangat hebat di beberapa negara kaya raya.
Dari hasil penelusurannya juga, negeri yang memiliki indeks kebahagiaan tertinggi dunia, sebut saja Skandinafia, Denmark, Swedia, Finlandia, ternyata berhasil mengelola desanya menjadi desa yang maju. Basis kemajuannya, kata dia, sebagai negara yang paling memuliakan perkebunanan, kehutanan, pertanian.
”Mereka menyatakan sebagai negeri superpower agribisnis. Saya hanya membayangkan Jawa Barat menjadi superpower agribisnis,” tegas Aher.
Baca Juga:Syaikhu Terancam Digeser SudrajatPPID Dibentuk Bantu Satuan Pendidikan
Aher menegaskan, Jawa Barat memiliki tingkat kesuburan tanah lebih tinggi dari Sudan dan Maroko. Maka dari itu, kades tidak boleh merasa keliru dalam mengelola desa. Sebab, saat ini desa sedang mencari jati diri. ”Sumber kekayaan berasal dari desa,” tegasnya.
Sehingga, semua pihak sepakat menyatakan untuk mengelola negara ini pembangunannya harus ”mencicil” dari pinggiran. Hal ini tentu sesuai dengan nawacita Presiden. Di desa, terdapat banyak potensi. Mulai dari perikanan, pertanian, kehutanan. Jika bisa dikelola dengan baik, dibarengi dengan SDM yang mumpuni, akan jadi desa pemasok pangan yang paling hebat. ”Jabar bisa menjadi daerah paling makmur,” ujarnya semangat.
Seperti diketahui, Jade merupakan upaya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan di Jawa Barat. Khususnya pembinaan dalam pelaporan bantuan keuangan infrastruktur pedesaan dan tunjangan penghasilan aparatur desa.
”Dari tahun 2014 hingga 2017 ini seluruh kepala desa diberikan bantuan. Saat jambore nanti, mereka diminta untuk melaporkan hasil bantuan yang sudah diberikan dalam rentang waktu tiga tahun tersebut. Termasuk melaporkan kendala dalam pelaksanaannya,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jawa Barat Agus Hanafi.
Agus menjelaskan, selama periode 2008 hingga 2018, telah terjadi transformasi kebijakan pembinaan pembangunan desa di Jawa Barat. Salah satu bentuk transformasi tersebut yakni kebijakan bantuan keuangan untuk pembangunan infrastruktur perdesaan dan tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa untuk seluruh desa di Jawa Barat.
Sejalan dengan kebijakan Pemprov Jabar tersebut, serta lahirnya kebijakan dana desa bersumber APBN mulai 2015 hingga sekarang, perhatian kebijakan terhadap kelurahan pun boleh dianggap belum mendapat sentuhan serius dari pemerintah.