jabarekspres.com, Bandung – Gubernur Ahmad Heryawan mengatakan, Pemprov Jabar telah mengalokasikan anggaran untuk T3: Terpencil, Terpelosok dan Terluar. Ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang merata di Jawa Barat.
”Hari Guru Nasional menjadi momentum kita untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan yang merata di Jawa Barat,” tuturnya usai acara Memperingati Hari Guru Nasional di Gedung Sate Bandung, kemarin (27/11).
Dana T3 ini, lanjut Aher, dialokasikan untuk semua tingkat dari SD, SMP hingga SMA dan SMK. Acuan program ini, dilakukan sebelum adanya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Alih Kelola SMA dan SMK diberlakukan.
”Kita sudah lama memberikan perhatian bagi guru di daerah terpencil jauh sebelum ada penugasan dari Pusat, yaitu soal alih kelola provinsi atas SMA dan SMK program T3 ini sudah lama dilaksanakan Pemprov Jabar,” jelasnya.
Selain itu, upaya lain Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan merata adalah meningkatkan anggaran untuk bantuan PMU atau Pendidikan Menengah Operasional atau BOS baik untuk sekolah negeri maupun swasta, dan akan diberlakukan di seluruh tingkat yaitu, dari SD, SMP, SMA, SMK ataupun Madrasah.
”Termasuk juga Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun akan memberikan bantuan kepada Universitas-Universitas Negeri maupun swasta yang insya Allah akan dinaikkan dan diberlakukan di 2018,” terangnya.
Lalu upaya lainnya yaitu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI berencana akan menyebarluaskan universitas-universitas di seluruh Jabar. Di Bandung ada Unpad, ITB, UPI dan IAIN. Kemudian di Bogor ada IPB, nantinya akan ada lima kampus baru yang tersebar di Jabar.
Di sisi lain, Dinas Pendidikan Jawa Barat menggagas SMA Terbuka dan Pendidikan Jarak Jauh SMK. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya Pemprov Jabar untuk mendongkrak Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) yang masih rendah.
”SMA Terbuka dan Pendidikan Jarak Jauh bagi SMK ini untuk mengurangi angka putus sekolah atau kurangnya angka partisipasi peserta didik yang melanjukan ke SMA ataupun SMK,” tutur Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Ahmad Hadadi kepada Jabar Ekspres, kemarin (27/11).
