”Iya, memang ada kubu yang terpecah antara yang setuju dan tidak setuju, tetapi kita berharap ada satu suara agar ketum diganti segera,” paparnya.
Adapun soal calon Ketua Umum Golkar yang baru tambah Dedi, diharapkan sosoknya yang mampu membawa perubahan di internal partai yang berlogo Beringin ini. Utamanya, figur yang mampu atau mau mendengar aspirasi kadernya di bawah.
Sementara itu, Sekretaris DPP Jawa Barat Partai Golkar Ade Barkah menambahkan mengenai desakan kader Golkar se-Jawa Barat itu akan dibahas di dalam rapat DPP I dan II Partai Golkar saat ini. ”Ini sedang rapat di DPP, nanti akan dibahas lagi,” ungkap Ade Barkah.
Terpisah, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham angkat bicara terkait isu rekomendasi calon pilkada yang disinggung Dedi. Idrus menegaskan bahwa tidak akan ada evaluasi atas calon-calon yang telah mendapatkan surat rekomendasi dari DPP Partai Golkar. ”Tidak akan ada perubahan karena itu keputusan organisasi, bukan keputusan pribadi,” kata Idrus.
Namun, berbeda halnya dengan pernyataan Ketua Pemenangan Pemilu Indonesia I Nusron Wahid. Menurut Nusron, dengan dinamika politik yang ada di internal Partai Golkar semua keputusan yang telah diambil pada masa lalu bisa saja berubah. ”Kalau plt Ketum sudah mendapatkan kekuatan hukum dari MenkumHAM, apapun keputusan bisa berubah,” ujar Nusron.
Terkait daerah yang kemungkinan rekomendasi dukungan diubah, dia masih belum bisa berspekulasi. Saat disinggung perubahan rekomendasi pilkada akan dilakukan di daerah lumbung suara seperti Jawa Barat, Jawa Timur atau Jawa Tengah, Nusron hanya menjawab diplomatis.
”Ya kami lihat nanti, kalau bagus dan sesuai kami lanjutkan. Kalau tidak bagus, tidak sesuai, kami tinjau ulang,” ujarnya.
Ketua Harian Partai Golkar, Nurdin Halid mengatakan, saat ini dirinya resmi memegang kendali partai berlogo pohon beringin ini. ”Jadi saya sebagai ketua harian sekarang memimpin organisasi,” ujar Nurdin saat dihubungi wartawan, kemarin (20/11).
Menurut Nurdin, dikendalikannya sementara kepemimpinan Partai Golkar oleh dirinya, sampai ada keputusan diselenggarakan Munaslub Partai Golkar. Hal itu dilakukan untuk menggantikan jabatan Setya Novanto dari pucuk kepemimpinan.
