Humas Pemprov Akan Ikuti JIPO Award

Humas Pemprov Akan Ikuti JIPO Award
Ade Sukalsah
Kabag Humas Jawa Barat
0 Komentar

Andy mengingatkan, sesuai jadwal, pendaftaran dan penyerahan proposal Jabar Innovation Award pada Januari hingga Maret 2018. Kemudian, seleksi proposal April hingga Mei. Lalu pada Juni, tim penilai turun ke lapangan sekaligus penganugerahan kepada pemenang.

Melalui Jabar Innovation Award, JIPO mencoba mendorong percepatan lahirnya berbagai program inovasi pelayanan publik di Jawa Barat. Baik di OPD Jawa Barat. Maupun pemerintah kabupaten kota di Jawa Barat. Sekaligus sebagai upaya mendukung program kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) yang digelar Kemenpan-RB.

”Kompetisi ini dilaksanakan secara paralel. Harapannya, menjadi exercise (latihan, Red) dan membiasakan diri pelayanan publik kita berinovasi,” kata Andy.

Baca Juga:Hari Ini, Warga Terima Dana PembebasanEmil Minta Bebas Memilih

Pada Kompetisi Sinovik 2017 Kemenpan-RB,  OPD Pemprov Jabar berhasil mengirimkan 21 inovasi. Selain itu, inovasi pelayanan publik dari Kota Sukabumi, Kabupaten Sumedang dan Kota Tasikmalaya masuk Top 99. Berkaca dari hal itu, semangat berinovasi dalam pelayanan publik sebenarnya cukup tinggi.

”Tinggal kami ikut mendorong peserta yang ikut kompetisi ditingkatkan. Caranya dengan berlatih secara bersama-sama. Melalui kompetisi ini,” ungkapnya.

Andy menjelaskan, penamaan judul proposal sebagai salah satu elemen terpenting dari hasil Sinovik 2017. Inovasi Samsat Jawa Timur memperkenalkan program layanan Easy Samsat. Salah satu layanan inovasinya yakni jemput bola mendatangi wajib pajak ke desa-desa.

Layanan Easy Samsat itu, menurut Suhendrik, pada prinsip layanannya sama seperti program layanan yang ada di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat. Di mana layanan tersebut bernama Samsat Gendong. ”Hanya kemasan mereka lebih bagus. Tapi menurut saya, esensi program layanannya lebih bagus milik Bapenda Jabar,” ucap dia.

Oleh karena itu, penamaan inovasi dan pembuatan proposal menjadi fokus utama. Dengan adanya kompetisi yang digelar JIPO, diharapkan OPD dan pemerintah kabupaten/kota lebih mampu memberi nama  inovasi. Pembuatan proposal lebih menarik lagi. Tidak kalah penting adalah dampak pelayanan publik makin terasa bagi masyarakat. “Harus eye catching dalam mengemasnya. Itu penilaian penting,” tegasnya.

Dari hasil pengamatannya, penamaan program yang condong kepada bahasa daerah, jadi penilaian krusial oleh tim juri di Kemenpan-RB. Pihaknya tidak memungkiri penamaan layanan berdasar pada kedaerahan sudah sangat tepat. Hanya saja, karena inovasi tersebut berada pada level nasional, tim juri sepertinya lebih memilih penamaan yang bersifat umum. Bukan kedaerahan.

0 Komentar