jabarekspres.com, BANDUNG – Meskipun mengalami kenaikan Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Dodo Suhendar mengungkapkan, alokasi anggaran Dinas Kesehatan Jabar di APBD perubahan 2017 dinilai tidak cukup untuk menjalankan seluruh program yang sudah direncanakan.
Menurunya, pada APBD Perubahan kali ini sebetulnya ada sedikit peningkatan. Namun, peningkatan ini masih kurang bila untuk menjalankan seluruh program di Dinkes. Bahkan, salah satu program yang sangat penting adalah merealisasikan sosialisasi dan pencegahan penyakit menular.
Dodo menyebutkan, pada APBD 2017 murni Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mendapatkan anggaran total Rp 820,438 milyar. Kemudian diperubahan mendapatkan penambahan yaitu, sebesar Rp 856,620 miliar.
“Peningkatannya ada Rp 36,181 miliar. Namun nominal tersebut dirasa masih kurang mengingat banyak sekali program di Dinkes yang belum terealisasi,” jelas Dodo ketika ditemui di gewdung DPRD Jabar kemarin (31/10)
Peningkatan ini sebagian besar akan dialokasikan untuk peningkatan sejumlah rumah sakit yang ada di Jabar. salah-satunya di Pamengpek dan daerah lainnya. Namun dari sisi proporsi anggaran untuk program penanggulangan penyakit menular masih kurang.
Dodo berharap, penambahan anggaran untuk penanggulangan penyakit menular harus menjadi prioritas. Sebab, selama ini untuk kondisi penyebaran penyakit menular sudah sangat mengkhawatirkan di Jabar. Termasuk mencegah penyebaran HIV/AIDS.
“ Ya, mudah-mudahan di APBD 2018 nanti, Dinkes Jabar akan mendapatkan anggaran lebih besar lagi, karena banyak program kesehatan yang belum bisa direalisasikan,” harapnya.
Sementara itu ditempat yang berbeda Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Jawa Barat Abdul Haris Bobihoe mengatakan,
Alokasi anggaran untuk kegiatan DBHCHT atau Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di bidang kesehatan.
Haris menilai, meskipun alokasi anggaran tidak sepenuhnya di poskan di Dinkes, pada porsi anggaran komponen perhitungan rekapitulasi asumsi komponen fungsi kesehatan pada belanja tidak langsung mencapai Rp 2,618 triliun.
Sedangkan untuk pos belanja langsung pada urusan kesehatan Rp 857,416 milyar. Bahkan ada tambahan dari belanja langsung pendukung urusan kesehatan sebesar Rp 87,205 miliar.
“Jadi porsi anggaran untuk bidang kesehatan sebetulnya sangat besar mencapai Rp3,475 triliun,” tutup Haris.
