jabarekspres.com, Bandung – Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Dodo Suhendar menilai, alokasi perubahan anggaran Dinas Kesehatan Jabar Rp 36,181 miliar di APBD Tahun Anggaran 2017 Perubahan tidak cukup. Akibatnya banyak program yang tidak bisa direalisasikan terutama di aspek pencegahan penyakit menular.
”Iya di perubahan (APBD 2017, Perubahan) tentu ada perubahan ada sedikit peningkatan, tapi peningkatan tersebut tidak cukup mengingat program di Dinkes cukup banyak,” tuturnya kepada Jabar Ekspres saat ditemui usai acara Pencanangan Deteksi Dini Kanker Rahim dan Payudara di Gedung Sate, kemarin (30/10).
Perubahan tersebut, lanjut Dodo, di APBD 2017 murni Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mendapatkan anggaran Rp 820,438 miliar. Kemudian di perubahan mendapatkan penambahan yaitu, sebesar Rp 856,620 miliar, jadi totalnya Rp36,181 miliar. Namun nominal tersebut dirasa masih kurang mengingat banyak sekali program di Dinkes yang belum terealisasi.
”Penambahan tersebut tentu ada, tapi ini lebih ke dialokasikan untuk pembangunan ataupun renovasi rumah sakit-rumah sakit yang ada di Jawa Barat, salah-satunya di Pameungpeuk dan daerah lainnya,” jelasnya.
Sementara itu di tempat yang berbeda, Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Jawa Barat Abdul Haris Bobihoe mengatakan, di APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mendapatkan tambahan anggaran Rp 856,620 miliar. Sebelumnya di APBD murni itu hanya Rp 820,438 miliar.
”Jadi di APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017 ini, Dinkes Prov Jabar mendapatkan alokasi anggaran Rp 36,181 miliar,” tuturnya.
Penambahan anggaran tersebut tambah Haris, lebih ke dialokasikan untuk penambahan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Adapun untuk komponen perhitungan rekapitulasi asumsi fungsi kesehatan belanja tidak langsung pada urusan kesehatan Rp 2,618 triliun.
”Sedangkan di belanja langsung pada urusan kesehatan Rp 857,416 miliar, dan belanja langsung pendukung urusan kesehatan Rp 87,205 miliar. Jadi total belanja para urusan kesehatan kurang lebih Rp 3,475 triliun,” tambahnya. (mg2/rie)