“Safari politik untuk cari-cari dukungan? enggak tuh. Saya enggak minta-minta. Calon yang diusung itu atas kepentingan bersama bukan sepihak, dan soal mahar itu tidak ada yang ada ongkos politik atau seserahanlah,” ujarnya.
Ditempat sama, Sekretaris Jenderal DPD Partai Gerindra Jawa Barat, Abdul Haris Bobihoe menambahkan, soal nama bakal calon yang diusung Gerindra merupakan wewenang Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra.
DPD dalam hal ini hanya sebatas mengusulkan nama saja, selebihnya DPP yang akan memustuskan.
“Jadi, kita DPD itu sepakat nama Mulyadi yang diusung sesuai dengan hasil Rapimda pada Juli 2017. Tetapi, DPP punya nama calon sendiri yaitu Deddy Mizwar proposal dari PKS kepada Pak Prabowo,” kata Haris
Selain itu, sampai saat ini belum ada selembar pun surat yang memutuskan nama bakal calon gubernur dari DPP Partai Herindra. Namun, mudah-mudahan secepatnya akan diumumkan setelah surat resmi rekomendasi dari Ketua Umum
“Tapi yang jelas, mudah-mudahan bisa di awal November keputusan itu ada, karena kita harus bekerja lebih cepat lagi.
Adapun soal pembicaraan wacana dukungan Gerindra ke Deddy terutama soal syarat yang harus dipenuhi.
Haris mengakui bahwa hal tersebut tidak dibahas dalam pertemuan tersebut, karena pembahasan tersebut harus di DPP langsung bertemu dengan Pak Prabowo.
“Jadi soal tiga syarat utama itu, tidak Kita bahas disini ya, itu soalnya persoalan pusat,” tutup Haris yang juga menjabat sebagai wakil pimpinan DPRD Jabar ini (mg2/yan)
