“Dulu mekanismenya sangat rawan. Makanya kita koordinasi dengan dinas dan Pak Wali agar mekanisme bantuan bisa jelas, kalau dulu banyak kejadian karena data pendukung tidak dilengkapi,” ungkap Agus.
Aplikasi Sabilulungan ini telah mendapatkan apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK menilai, aplikasi ini mampu mencegah tindakan korupsi. Kini, KPK telah merekomendasikan Sabilulungan ke seluruh Kota Kabupaten se-Indonesia. (pan/ign)