”Untuk rill-nya sampai saat ini belum kami terima berapa-berapanya. Dan sampai saat ini kami belum menerima rancangan gambaran atau jumlahnya berapa,” kata Solihin.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan pun mengeluhkan sejak pemberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur soal pengelolaan manajemen pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi beban APBD Jabar kian berat.
”Alih kelola SMA/SMK itu menambah beban APBD Jawa Barat, dan memang kita kewalahan,” keluhnya.
Baca Juga:Opera Sabun Berujung BisnisJadwal Program Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Bulan Oktober 2017
Meski demikian, pria yang akrab disapa Kang Aher tersebut tetap berupaya maksimal dengan tidak mengurangi proporsi pembangunan. (mg2/yan/rie)