jabarekspres.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo prihatin atas maraknya kepala daerah yang terjaring opera tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam beberapa pekan terakhir. Dia memandang, kondisi tersebut membuat citra negatif terhadap pemerintah.
”Sisi negatifnya, mengecewakan, prihatin sebagai Mendagri, dan sekaligus indikasi perlunya kami lebih kerja keras membenahi berbagai hal,” kata Tjahjo melalui pesan singkatnya di Jakarta, kemarin (24/9).
Meski begitu, dia juga melihat sisi positif dengan semakin banyaknya kepala daerah yang diringkus dalam OTT KPK. ”Kita apresiasi, ini guna mewujudkan pemerintahan yang bersih,” sambungnya.
Tjahjo mengungkapkan, selama ini pemerintah pusat telah melakukan berbagai antisipasi agar kepala daerah tidak melakukan korupsi, dan terjaring OTT KPK. Seperti pembenahan sistem berkelanjutan.
”Penerapan e-government didukung dengan transparansi, mulai dari e-planning, e-budgeting, e-procurement, e-permit (perizinan), dan sebagainya sudah dilakukan,” ujarnya.
Politikus PDIP ini menambahkan pemerintah telah berupaya mengurangi pilkada biaya tinggi, agar tidak menjadi beban kepala daerah terpilih. Bahkan pemerintah pusat telah memberikan pembekalan hingga mengingatkan adanya sanksi tegas.
”Restorasi perilaku kepemimpinan kepala daerah untuk orientasi bagi kepala daerah baru dengan membuat komitmen dalam bentuk pakta integritas. Berbagai teguran dan supervisi hingga sanksi yang lebih tegas, kena OTT langsung diganti Plt (pelaksana tugas),” ujarnya.
Tjahjo menambahkan dalam kondisi seperti ini harus dibangun budaya organisasi yang antikorupsi, dengan menanamkan nilai-nilai malu, revitalisasi waskat (pengawasan melekat) di birokrasi hingga sanksi yang lebih tegas. Hal tersebut dengan mempertegas fungsi inspektorat.
”Inspektorat daerah akan kami terus tata ulang kewenangannya supaya bisa mengamankan sebagai perangkat daerah, dan sekaligus perangkat wilayah pusat sesuai saran KPK dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan),” ujarnya.
Tjahjo mengungkapkan pihaknya tengah membenahi seluruh latihan dan diklat kepemimpinan dengan menambah modul, menjadi 50 persen berisi substansi antikorupsi. Khususnya pencegahan sebagai bagian dari gerakan nasional revolusi mental.
