Disinggung untuk dorongan agar mengangkat tenaga honorer menjadi PNS, dirinya menjelaskan itu merupakan kebijakan pemerintah pusat. Walaupun demikian, tentu saja DPRD Kabupaten Bandung harus mendorong, pemerintah pusat untuk bisa mengakat guru honorer yang sudah masuk K1 atau K2 Negeri dan tidak lepas untuk memperhatikan guru honor yang ada di sekolah swasta.
” Sebelum pemerintah pusat melakukan kebijakan pengangkatan status guru honor menjadi PNS, solusi untuk saat ini adalah alokasi dana Bos daerah harus dinaikkan,”pungkasnya.(rus/gun)
