”Sebab ketika mereka mulai berpolitik, mereka akan ditarik ke sana-sini. Dan kecenderungan yang akan berakibat birokrasi akan mudah dipolitisasi,” ucapnya.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan untuk menyiapkan Panitia Seleksi (Pansel) pengganti sekretaris daerah. Pansel tersebut akan menjadi mekanisme untuk mencari pejabat setingkat eselon 1 menyusul lunturnya netralitas Sekda Jabar Iwa Karniwa.
Ahmad Heryawan mengaku, telah dihubungi dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) karena banyak pejabat aktif Iwa yang sudah berkampanye di berbagai daerah. Mirisnya, menggunakan atribut Aparatur Sipil Negara (ASN).
”Senin malam saya ditelepon oleh Dirjen Otda, kemudian pada hari berikutnya di kantor BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) pusat. Saya juga menemui Mendagri (Tjahjo Kumolo) untuk berkonsultasi soal masalah ini,” jelas Heryawan di Gedung Sate, baru-baru ini.
Dirinya memaparkan, ada beberapa dua arahan yang disampaikan Kemendagri. Di antaranya, seorang pejabat ASN aktif harus berhenti pada saat ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU. Namun, kenyataannya tak begitu. Sekda Jabar Iwa Karniwa diketahui sudah berkampanye dan memasang atribut di mana-mana dan mendaftar ke partai politik sebagai bakal calon. ”Berarti sudah melanggar etika netralitas sebagai ASN,” tegasnya.
Dia mengatakan, aturan mengenai larangan tersebut tertera pada Undang-undang ASN tahun 2014 pasal 9 ayat 2 yang isinya menyebut seorang ASN tidak boleh terintervensi oleh kepentingan politik apapun. ”Berarti, ini pelanggaran etika,” jelas pria yang akrab disapa Aher tersebut. (ziz/rie)
