Muhadjir tetap menyebutkan, berdasar Peraturan Pemerintah 19/2017 tentang Guru dan Permendikbud 23/2017 tentang Hari Sekolah, kebijakan sekolah lima hari itu dijalankan secara bertahap. Jadi, tidak serta-merta diterapkan di sekolah. Sebab, Kemendikbud tetap memperhatikan kondisi sekolah. Dia mengakui, untuk Indonesia, hampir tidak ada kebijakan yang bisa berlaku serta-merta untuk seluruhnya.
Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Hamid Muhammad menyatakan, ada banyak kondisi yang bisa membuat sekolah lima hari mustahil diterapkan. Misalnya, sebuah SD yang hanya memiliki dua atau bahkan satu orang guru saja. ”Intinya, kriteria siap itu gurunya siap dan infrastrukturnya siap,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) KH Said Aqil Siroj menegaskan penolakannya pada rencana sekolah lima hari yang digagas Mendikbud Muhadjir Effendy. Sikap tegas itu diambil lantaran ada indikasi sekolah lima hari tersebut akan tetap dijalankan. Meski, Presiden Joko Widodo minta agar ditunda.
”Seandainya menterinya (Mendikbud Muhadjir Effendy, Red) sudah menerima imbauan presiden, kita tidak akan keras kayak gini. Indikasinya kan menterinya akan ngotot,” ujarnya di kantor PB NU petang kemarin.
Berbeda dengan NU, suara dukungan terhadap kebijakan Muhadjir datang dari Muhammadiyah. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti menilai, keputusan Mendikbud Muhadjir berdasar pada pengamatan akan kurang efektifnya sistem sekolah yang ada saat ini.
Banyak waktu luang yang dihabiskan murid di luar sekolah. Hal itu berpotensi menimbulkan masalah. Selain itu, terdapat masalah akademik dan administrasi keguruan. Di mana, banyak anak yang mengikuti les pelajaran, keterampilan, maupun kesenian.
Kebijakan tersebut, kata Mu’thi, diharapkan mengatasi persoalan-persoalan itu. ”Caranya dengan menjalin kerja sama antara guru dan masyarakat,” katanya.
Mu’ti menjamin Muhammadiyah tetap akomodatif terhadap kebijakan pemerintah selama tak bertentangan dengan ajaran Islam. ”Sekolah lima hari cuma persoalan strategi, bukan substansi,” katanya. (rus/wan/jun/tau/c17/ang/rie)
