Dedi mengaku pihaknya tidak berkehendak kalau konflik elit di Jakarta berimplikasi politik di Jabar. Sebab, dia akan sepakat untuk menggulirkan poros Jabar dengan dukungan kekuatan partai mandiri yang menyerap keinginan masyarakat Jabar.
”Jadi poros Jabar ini bukan elite partai dan tidak berbenturan dengan ideologi. Kita tidak mau diseret konflik. Hanura dan Golkar akan gulirkan poros Jabar,” paparnya.
Meskipun dua partai ini juga berkoalisi di Pilgub DKI. Lanjut Dedi, pihaknya sepakat akan membuat koalisi yang tidak gaduh dan bermartabat. Bahkan dia menyebut poros Jabar bisa disebut juga poros adem. ”Urusan Jabar urusannya Jabar. Ini harus sampai poros partai, dimungkinkan PKB masuk,” pungkasnya.
Sementara itu, Plh Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengajak, seluruh stakeholder partai politik di Jawa Barat untuk secara bersama-sama menguatkan kehidupan demokrasi di indonesia, khususnya di Jawa Barat. Terlebih saat ini dalam waktu dekat akan menggelar Pilkada serentak di 16 kabupaten/kota dan Pilgub 2018 mendatang. ”Rakorda ini penting, bagaimana ini untuk menyongsong Pilkada dan Pilgub 2018,” ungkapnya
Dalam Rakorda ini masukan-masukan dari bawah akan di serap dan dilakukan aktualisasi oleh kader Hanura untuk dijadikan bekal dalam menentukan calon untuk Pilgub dan juga Pilkada 2018. ”Karena berangkat dari kebaikan, nanti akan menghasilkan pemimpin yang baik,” imbuhnya.
Ketika disinggung mengenai komunikasi politik yang dilakukan oleh dirinya dengan Partai Hanura, dia menjelaskan hanya sebatas komunikasi politik biasa saja. ”Ya banyak yang dibicarakan, macem-macem,” ungkapnya.
Sedangkan Wali Kota Bandung yang turut hadir sebagai undangan mengimbau kepada partai politik agar menjunjung tinggi pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. ”Bisalah berkampanye dengan cara baik tanpa ribut-ribut seperti Jakarta,” kata pria disapa Emil ini
Emil mengatakan, hajatan demokrasi yang nantinya diprediksi berjalan panas, namun tetap dikemas dengan kedewasaan berpolitik para peserta. Bahkan, Emil mengimbau kepada partai manapun agar tidak melancarkan manuver kampanye hitam yang berakibat buruk kepada persepsi masyarakat terhadap calon kepala daerah.
