jabarekspres.com, BANDUNG – Partai Hati Nurani (Hanura) melakukan Rapat koordinasi Daerah (Rakorda) DPD, Hotel Savoy Homan, kemarin (21/4). Rakorda itu mengagendakan pembahasan pilkada dan Pilgub Jabar 2018.
Ketua DPD Partai Hanura Jabar Fitrun R Fitriansyah mengatakan, akan melakukan pengkajian untuk melihat penentuan cagub maupun cawagub dengan mendengarkan aspirasi dari pengurus 27 kabupaten/kota. ”Pola kebijakan kami bottom up, tidak ada arahan khusus dari DPP,” jelas Fitrun
Tak hanya itu, peluang berkoalisi dengan partai manapun Hanura akan selalu terbuka. Namun, komunikasi yang paling intens adalah dengan partai Golkar. ”Keduanya memiliki kursi di DPRD Jabar. Jika terbentuk ini perkara yang mudah karena secara pribadi dirinya dan Ketua Partai Golkar Jabar Dedi Mulyadi memiliki kedekatan,” tuturnya. ”Golkar punya 17 kursi, Hanura 3 kursi. Sudah saling melengkapi,” sambungnya.
Namun sebelum ini terwujud, pihaknya bersama Golkar akan menggagas dialog kebangsaan untuk menghadirkan suasana Pilgub Jabar yang lebih bermartabat dibanding kegaduhan yang muncul di Pilgub DKI.
”Kami memiliki tanggung jawab moral agar Pilgub jabar bisa menjaga martabak berpolitik. Jangan sampai menjadi arena kedua kita setelah menghadapi masalah kritis,” paparnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura Daryatmoko memastikan pengurus pusat tidak akan melakukan intervensi pada pengusungan nama di Pilgub Jabar. Pihaknya mengembalikan mekanisme penentuan nama oleh DPD Hanura Jabar melalaui aspirasi dari bawah. ”Arahnya sesuai mekanisme saja. Tergantung DPD, begitu juga di kabupaten/kota terserah DPC,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Dedi Mulyadi yang hadir dalam kapasitasnya sebagai undangan, mengapresiasi dukungan dan sinyal Hanura bakal bergandengan dengan Golkar di Pilgub Jabar.
Namun dia mengaku, sebelum sepakat berkoalisi pihaknya bersama Hanura dan PKB akan menggalang poros Jawa Barat yang bertujuan untuk menciptakan pemilu yang damai di Jabar.
”Ini bukan tentang usung-mengusung. Saya dengan fitrun diskusi persoalan Jabar. Kita pahami eskalasi Pilkada di Jakarta bisa berimplikasi luas juga,” ucap Dedi.
Dedi menilai, pada Pilkada DKI seolah masyarakat terbelah jadi dua. Sehingga, kalau ini dibiarkan maka ini jadi preseden negatif di indonesia. Apalagi, Jabar yang berbatasan dengan Jakarta
