jabarekspres.com, NGAMPRAH – Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat (Dinsos KBB) mencatat, setiap tahun tidak kurang dari 10 kasus pelecehan seksual dan kekerasan terhadap anak. Hal ini, diungkapkan Kepala Dinsos Kabupaten Bandung Barat Heri Partomo kepada wartawan di Ngamprah, kemarin.
“Bisa saja setiap tahun angkanya lebih dari 10 kasus. Namun, tidak semua korban atau keluarganya terbuka. Mereka merasa itu adalah aib,” jelas Heri ketika ditemui kemarin (22/3)
Dirinya menilai, kondisi tersebut menyebabkan pihaknya kesulitan untuk mendeteksi jumlah kasus kekerasan terhadap anak. Namun, phaknya selalu membuka diri bagi siapa saja yang ingin melaporkan kasus tersebut.
“Kasus itu akan ditangani oleh Dinas Sosial dengan bantuan
petugas satuan bakti pekerja sosial (Sakti Peksos),”kata dia
Heri menuturkan, untuk korban kekerasan pihaknya akan melakukan pendampingan yang dilakukan oleh petugas profesional agar para korban tidak merasa takut untuk melaporkan kasusnya,
Heri mengungkapkan, penyebab kekerasan terhadap anak biasanya masih seputar ekonomi dan kurangnya perhatian keluarga. Sehingga, anak bisa saja mencari perhatian diluar.
Selain itu maraknya penggunaan Gadget dikalangan anak-anak memberikan dampak kurang baik bagi perkembangan anak yang masih dibawah umur sebab berbagai konten yang tidak sepatutnya menjadi konsumsi anak malah ditonton dan digunakan.
“Akses informasi yang luas tidak terfilter dengan baik, sehingga memicu tindak kekerasan,” katanya.
Dengan kondisi itu, lanjut Heri, Dinsosnakertrans terus berupaya
meminimalisasi kekerasan terhadap anak. Di ntaranya dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada para orangtua dan tokoh masyarakat untuk lebih memperhatikan anak.
Dalam sosialisasi ini, masyarakat diberikan pemahaman tentang UU Perlindungan Anak agar tahu apa saja indikasi kekerasan terhadap anak, bagaimana cara mencegahnya serta menanganinya,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Bandung Barat Abubakar mewacanakan daerahnya menjadi kabupaten layak dan ramah anak.
Hal itu di antaranya dilakukan dengan menyediakan ruang publik bagi anak-anak.
Ia mengungkapkan, indikator daerah layak anak di antaranya minimnya kekerasan terhadap anak serta ketersediaan ruang publik bagi anak. Di komplek perumahan, banyak yang sudah menyediakan fasilitas umum berupa ruang publik termasuk untuk anak-anak.
