bandungekspres.co.id, CIMAHI – Kelompok Studi Amanat Penderitaan Rakyat (KS Ampera) mengancam akan mesomasi sejumlah pabrik di Kota Cimahi. Hal itu terkait hampir semua sungai di Kota Cimahi tercemar limbah industri.
Koordinator Lapangan KS Ampera Kota Cimahi, Nuran Fiqolbi berharap kasus pencemaran oleh industri di Kota Cimahi mendapat perhatian lebih dari pemerintah dan masyarakat.
KS Ampera merilis 20-30 pabrik pelaku pencemaran di sekitar sungai Cibaligo. “Ada kemungkinan pabrik-pabrik itu lah yang kemungkinan akan disomasi terkait pelanggaran yang mereka lakukan karena membuang limbah sembarangan,” ujar Koordinator Lapangan KS Ampera Kota Cimahi, Nuran Fiqolbi di area Perkantoran Pemkot Cimahi, Senin (13/3).
Sebut dia, dari hasil kajian pihanya didapatkan jika sungai Cibaligo memang benar telah tercemar limbah industry, tapi menurut kajian Pemkot itu limbah domestik. ”Kan jelas bertolak belakang, kalau dokumen dan amdal yang kita buat tidak ditindaklanjuti oleh Pemkot, mau tidak mau kami akan melayangkan somasi kepada pabrik tersebut,” tambahnya.
Dia menyebutkan, sample yang diperoleh pihak KS Ampera, air sungai Cibaligo mengandung limbah bermuatan kimia. Mereka melakukan kajian menggunakan metoda storet, di mana sungai Cibaligo sendiri memiliki tingkat pencemaran yang paling tinggi di dalam kandungan air sungainya. Kandungan yang terdapat dalam sungai tersebut seperti residu terlarut, fecal coliform, dan total coliform, yang disinyalir tidak mungkin dihasilkan oleh limbah domestik.
”Kami sudah coba cek sample ke lapangan dan sudah diserahkan ke pihak Pemkot Cimahi. Itu kami lakukan agar pemkot segera menindak lanjuti hasil temuan kami, terkait pencemaran sungai oleh pabrik sehingga dalam sungai tersebut mengandung beberapa bahan kimia yang terkandung yang berdampak pada ari mutu air yang termasuk ke dalam kategori cemar berat,” sebutnya. .
Ia berpendapat, aliansi pabrik yang selama ini dilindungi Apindo membuat pemerintah tidak punya kewenangan mengatur regulasi yang ada, terkait pembuangan limbah dan akhirnya membuat Pemkot Cimahi melemah dan terkesan diatur. Alasan kebijakan peningkatan perekonomian wilayah industri juga ikut serta. Padahal kebijakan itu bertolakbelakang dengan kondisi masyarakat di sekitaran pabrik.
