bandungekspres.co.id, BANDUNG – Dinas Pendidikan Kota Bandung menyatakan 90 persen sekolah menengah pertama (SMP) siap melangsungkan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) pada Mei 2017 mendatang.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Elih Sudia Permana mengatakan, sebanyak 113 sekolah SMP di Kota Bandung, secara mandiri sudah mampu memenuhi minimal sepertiga sarana yang dibutuhkan dalam kegiatan UNBK. Sementara itu, beberapa SMP masih harus bergabung dengan sekolah disekitarnya.
Sebanyak 57 SMP masih bergabung dengan melakukan peminjaman ke SMP, 37 SMP meminjam ke pihak SMA, dan 9 SMP bergabung dengan SMP lainnya yang sarananya sudah lebih memadai.
”Sekolah yang benar-benar siap sudah ada 216 SMP yang terdiri dari negeri dan swasta. Jumlah tersebut termasuk 33.676 siswanya. Kesiapannya sudah 90 persen,” jelas Elih belum lama ini.
Belakangan ini, para siswa juga telah melakukan simulasi untuk penyelenggaraan UNBK. Diharapkan dalam penyelenggaraanya nanti tak ada kendala teknis sehingga UNBK bisa berlangsung dengan lancar.
Elih menambahkan, adapaun jumlah yang belum bisa mengikuti UNBK sebanyak 28 sekolah. Hal ini karena pihak sekolah dinilai belum bisa memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam standar proses penyelenggaraan UNBK.
Elih mengatakan, ke-28 sekolah yang terdiri dari lima SMP negeri, tiga SMP terbuka, serta sisanya SMP swasta itu belum mampu memenuhi standar penyelenggaraan UNBK.
”Sarana dan prasarana yang menjadi kendalanya. Jadi, perangkat komputer atau laptop untuk melakukan penyelenggaraan UNBK belum tersedia di sekolah-sekolah tersebut,” ujar Elih.
Kurang memadainya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan UNBK yang dialami oleh 28 sekolah ini bukan tanpa usaha. Pihak sekolah sudah berupaya untuk meminta bantuan sekolah sekitar baik SMP ataupun SMA.
Elih menjelaskan, peminjaman alat seperti komputer sulit dilakukan karena sebagian sekolah di sekitar seperti SMA nyatanya menyewa sehingga pihak sekolah bisa mengeluarkan dana lebih besar.
”Pihak SMP tidak semampu itu untuk menyewa komputer, pungutan juga tidak boleh dilakukan oleh sekolah ke siswa. Kami sudah bantu membantu fasilitas SMP yang membutuhkan itu karena dana terbatas jadi tetap sulit kondisinya,” paparnya.
