bandungekspres.co.id, BANDUNG – Dianggap masih memiliki kualitas pendidikan rendah, Forum Mahasiswa Sulewesi Barat se Pulau Jawa dan Bali (FMSB) menuntut kepada pemerintah daerah asalnya segera mungkin membangun sistem pendidikan agar setara dengan provinsi lainnya.
Koordinator FMSB Se-Pulau Jawa Irsyad Fajrianto mengaku sangat prihatin dengan kondisi pendidikan di daerah Sulawesi Barat sekarang ini. Terlebih berbagai sarana infrastruktur disana juga kurang memadai.
Untuk itu, di tengah momentum menjelang pemilihan kepala daerah yang tinggal menghitung hari dirinya berharap agar siapapun yang terpilih nanti sebagai pimpinan daerah harus memiliki komitmen untuk membangun Sulbar lebih maju lagi. ”Pernyataan ini sudah kami sampaikan pada Forum Mahasiswa Sulawesi Barat Se-Pulau Jawa telah melakukan PraTemu Nasional pada 14-18 November 2016 lalu di Bogor. Sedangkan puncak pertemuan nasional nanti akan di adakan bulan ini,” jelas lrsyad ketika ditemui di Bandung kemarin (6/2).
Baca Juga:Tata Kelola Aset Pemprov Jabar Perlu PerbaikanBeri Pengalaman Unik Calon Pengantin
Menurutnya, pada agenda PraTemu tersebut membahas terkait permasalahan yang ada di Sulawesi Barat sehingga pihaknya bersepakat kepada pemerintah daerah setempat agar memperhatikan dan menyelesaikan segala permasalahan pembangunan di Sulbar.
Selain itu, pihaknya akan terus berkomitmen untuk berkontribusi aktif demi pembangunan daerah baik itu dalam segi pendidikan, budaya, ekonomi serta politik.
”Kami generasi penerus Sulbar menyatakan siap mengabdikan diri demi daerah sekaligus ikut membantu pemerintah provinsi untuk kemajuan pembangunan Sulawesi Barat,” kata dia.
Dirinya menambahkan, dalam ajang Pilkada nanti pihaknya menghibau kepada aparat penegak hukum agar selalu bersikap netral dan jangan terlibat dalam politik praktis.
”Issuenya bahwa ada salah satu oknum kepolisian diindikasikan turut serta terlibat politik praktis mendukung salah satu paslon yang ikut berkompetisi di Pilgub Sulbar,” cetus dia.
Untuk itu, dirinya mengingatkan kepada pimpinan aparat penegak hukum, Bawaslu agar menindak lanjuti bila indikasi ini menjadi sebuah temuan temuan dalam pelanggaran Pilkada.
”Jadi ini harus jadi perhatian semua pihak, tetapi bila ini diindahkan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan seluruh anggota Forum se Indonesia untuk mengadakan demontrasi,” pungkas dia. (a1/yan/fik)