Namun, Muhadjir belum bisa menjelaskan kapan pengumuman itu dilansir. “Yang jelas, lebih cepat lebih baik,” tutur dia. Nanti pengumuman resmi CPNS baru untuk formasi GGD dilakukan Kementerian PAN-RB atau daerah. Sebab, pada dasarnya mereka adalah CPNS pemerintah daerah (pemda) di lokasi penempatan.
Yang jadi tantangan Kemendikbud ialah membentengi para CPNS GGD itu supaya tetap mengajar di lokasi penempatan. Tidak seperti yang terjadi saat ini, ada sejumlah CPNS GGD yang ditarik ke pusat kabupaten. Bahkan, ada yang kembali ke kampung halaman di Jawa.
Muhadjir ingin CPNS GGD menjadi pegawai Kemendikbud. Dengan demikian, Kemendikbud bisa mengontrol langsung keberadaan mereka. Namun, rencana tersebut masih akan lama terealisasi. Sebab, dalam aturan otonomi daerah, guru PNS adalah pegawai pemda.
Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes Usman Sumantri juga membenarkan kabar tersebut. ”Tapi, sampai saat ini belum ada pengumuman resmi terkait persetujuan pengangkatan 43.310 PTT, yang terdiri atas 39.090 orang PTT, menjadi CPNSD (daerah) dan 4.220 menjadi P3K (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, Red). Jadi, saya belum berani berkomentar banyak,” ungkapnya.
Kendati demikian, kabar itu diakui Usman sebagai angin segar bagi para PTT di bidang kesehatan. Dia berharap pengangkatan tersebut bisa membuat para CPNS semakin bersemangat dan meningkatkan kinerja.
Ketua Forum Bidan Desa PTT Lilik Dian Ekasari merespons positif kabar itu. Menurut dia, sudah sepantasnya mereka diangkat karena telah bertahun-tahun mengabdi. ”Selama menjadi pegawai kontrak, kontrak kita (bidan desa PTT, Red) dari Kemenkes pusat,” jelasnya.
Lilik berharap tes CPNS Juli tahun lalu tidak disia-siakan. Dia tidak ingin ada tes lagi karena bisa menghamburkan uang neÂgara. Saat ini, ungkap dia, jumlah bidan PTT mencapai 42.245 orang.
Menurut Lilik, ada sejumlah dampak positif jika bidan PTT segera diangkat menjadi CPNS. Antara lain menghapus praktik pungutan liar saat mengurus perpanjangan kontrak sebagai PTT. Kemudian mendukung program menurunkan angka kematian ibu dan bayi (AKI-AKB) sebagai upaya ketahanan kesehatan bangsa.
