bandungekspres.co.id, BANDUNG – Adanya penolakan penentuan anggaran untuk Pilkada oleh Bupati Majalengka Sutrisno mendapat sorotan dari ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari.
Menurutnya, permasalahan penolakan ini harus segera diselesaikan dan jangan sampai dibiarkan berlarut. Sebab dana pilkada dibutuhkan untuk kepentingan bersama pada pesta demokrasi nanti.
Anggaran Pilkada yang sudah ditetapkan Rp 1,61 triliun diperuntukkan bagi 16 kabupaten/kota se-Jawa Barat dengan sistem sharing.
Ineu menilai, bila anggaran ini dianggap memberatkan, seharusnya pemerintah segera mengevaluasi dengan duduk bersama. Termasuk menjelaskan pada pihak yang mungkin belum paham.
”Dana Pilgub dengan sharing (anggaran, Red) harapannya bisa baik. Kalaupun ada kendala, ya harus diselesaikan,” kata Ineu ketika ditemui di Gedung DPRD kemarin (19/1).
Dirinya menuturkan, sebetulnya pendanaan bersama ini justru dapat mengefisienkan anggaran. Misalnya saja anggaran yang dikeluarkan Pemprov digunakan untuk honor pokja di KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Termasuk honor pokja di PPK. ”Lalu operasional Sekre PPS, hingga menanggung perjalanan dinas KPU kabupaten/kota ke KPU provinsi,” katanya.
Ineu memerinci, anggaran yang dikeluarkan kabupaten/kota akan digunakan untuk mendanai honor petugas pemutahiran daftar pemilih, biaya pemutahiran, perlengkapan KPPS, honor KPPS, dan lainnya. Sehingga lebih efisien dan anggaran (yang dihemat) bisa berguna untuk masyarakat.
Dia menyebut, anggaran yang diajukan Panwaslu di kabupaten/kota belum final. Sehingga masih dimungkinkan berubah. Dia meminta masalah ini harus segera diselesaikan. ”Sebab, sekitar lima bulan lagi sudah masuk tahapan pilkada,” kata dia.
Sementara itu, mantan Ketua Panitia Khusus (Pansus) VII DPRD Jabar yang menangani Perda anggaran Pilkada 2018 Abdul Hadi Wijaya mengatakan, dari hasil rapat kerja bersama KPU, Bawaslu, kebagian dana pilkada ini akan dibagi menjadi dua tahapan. Yaitu penganggaran pada APBD 2017 dan 2018.
Dirinya menyebutkan, anggaran yang diajukan oleh KPU Jabar sebelumnya Rp 3 triliun lebih. Tapi setelah melakukan koordinasi dan penyesuaian, akhirnya disepekati anggaran sebesar Rp 1,61 triliun lebih. Rinciannya, penganggaran pada 2017 sebesar RP 676 miliar lebih dan pada anggaran 2018 sebesar RP 938 miliar lebih.
