Dikonfirmasi terkait itu, Rikwanto membenarkan Kapolda Jabar memang menjadi ketua dewan Pembina GMBI. ”Namun ini kan pidana, siapa yang berbuat apa. Petinggi Polri memang sering untuk diminta ke perkumpulan tertentu. Tapi, kalau ada pidana tanggung jawab pribadi kan,” ujarnya.
Saat polemik antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencuat beberapa waktu lalu. Nama, ormas GMBI juga tercatat pernah menjadi pelapor untuk Abraham Samad dan Bambang Widjojanto terkait adanya rekening gendut perwira Polri.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Partnership for Advancing Democracy and Integrity (PADI) M. Zuhdan menuturkan, posisi Kapolda Jawa Barat dalam ormas GMBI itu membuat integritas Polri dipertanyakan. ”Jelas sekali ini membuat semua mempertanyakan integritas Polri,” tuturnya.
Misalnya, terjadi ada anggota GMBI yang melakukan pelanggaran hukum, justru bisa meminta beking pada Kapolda Jawa Barat. ”Seharusnya hal semacam itu dihindari,” paparnya dihubungi Jawa Pos (Jabar Ekspres Group) kemarin.
Apalagi, GMBI ini lembaga swadaya masyarakat yang condong pada kelompok keamanan sipil. ”Sepenting apa, seorang petinggi Polri untuk terlibat dalam organisasi semacam itu. Perlukah Kapolda menjadi ketua dewan pembina. Bukankah justru bisa menimbulkan conflict of interest,” tuturnya.
Bagaimana dengan catatan GMBI pernah melaporkan mantan pimpinan KPK? Zuhdan menjelaskan, perlu diketahui saat itu terjadi konflik kepentingan antara Polri dan KPK. Dengan melaporkan pimpinan KPK, ada indikasi GMBI ini justru menjadi kepanjangan tangan dari kepentingan Polri. ”Kalau LSM yang mendukung demokrasi tentu tidak akan seperti itu,” jelasnya. (yul/idr/rie)
