Dia menyontohkan, beberapa daerah yang berhasil mengaplikasikan sistem layanan elektronik yakni Kota Bandung, Surabaya, dan Banyuwangi.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pos Indonesia Gilarsi Wahyu Setijono mengatakan, sengaja menghadirkan kedua tokoh tersebut sebagai model keteladanan nasional dalam menyuarakan antikorupsi. Dalam mengampanyekan antikorupsi ke karyawan, Pos Indonesia menerapkan prinsip Ki Hajar Dewantara dengan menghadirkan keteladanan. ”Figur Ganjar dan Risma ini menjadi tokoh model nasional untuk integritas,” ujar Gilarsi.
Bagi dia, Pos Indonesia merupakan miniatur Indonesia. Maka, persoalan korupsi ini menjadi persoalan laten yang harus diperangi. Dirinya berharap, dengan kehadiran kedua tokoh tersebut ada keteladan dalam penegakan anti korupsi.
”Kami berharap, pos jadi champion untuk penegakkan korupsi ini. Jadi workshop ini digelar dengan menghadirkan peserta pegawai internal pos,” katanya.
Gilarsi menyontohkan, untuk membudayakan antikorupsi di internal kantor, bisa dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Di antaranya, dengan berdisiplin serta mengikuti SOP (standard operasional prosedure) dan kepatuhan yang tinggi. Tujuannya, agar bisa mengurangi beban PT Pos dalam proses audit. ”Kita akan bisa bilang, setiap orang akan terbebas dari isu tak benar,” katanya.
Menurut dia, sumber daya manusia (SDM) merupakan aset berharga bagi perusahaan. Terkait hal itu, dia juga tidak mau timbul masalah krisis integritas. Seperti halnya Indonesia, masih memiliki beberapa masalah. ”Dengan menghadirkan tokoh keteladanan, diharapkan bisa mengatasi masalah integritas tersebut,” urainya.
Di samping itu, dia mengaku, akan menggandeng komisi pemberantasan korupsi (KPK) untuk memberikan edukasi kepada karyawan. Dengan begitu, good governance atau tata kelola perusahaan yang baik akan terwujud. (fik/rie)
