banddungekspres.co.id, NGAMPRAH – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bandung Barat memastikan terkait penundaan pembangunan gedung DPRD yang baru. Sekretaris Komisi III DPRD Bandung Barat Pither Tjuandys mengatakan tidak ada kaitannya dengan politik.
”Penundaan itu murni lantaran keterbatasan anggaran. Serta lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan bagi masyarakat,” ungkap Pither kepada wartawan saat dihubungi, kemarin (10/1).
Diakui olehnya, saat ini sudah masuk pada tahun politik. Sehingga banyak pihak yang mengaitkan penundaan gedung itu sebagai kepentingan politik. ”Silahkan saja berbicara seperti itu, tapi pada intinya kami dari masing-masing fraksi di DPRD lebih memprioritaskan untuk kepentingan infrastruktur,” tegasnya.
Menurut Pither, beberapa jalan masih terlihat memprihatinkan. Terutama, sejumlah infrastruktur yang menyambungkan antar desa. Serta menuju objek wisata di Bandung Barat.
Jalan terlihat masih rusak, bahkan jalan yang baru diperbaiki tidak lama rusak lagi. ”Buat apa kami membangun gedung dewan yang mewah dengan ratusan miliar. Sementara infrastruktur jalan bagi masyarakat belum nyaman,” sesalnya.
Kebutuhan anggaran lebih mencukupi dengan menggunakan anggaran perubahan 2017 dan anggaran murni 2018. Dia memandang, anggaran jamak itu lebih memungkinkan. Sebab, kebutuhan untuk pembangunan gedung ini cukup besar. Dia berharap dengan adanya rotasi pada pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru, bisa jauh lebih baik dalam mengerjakan segala proyek infrastruktur. Termasuk infrastruktur jalan dan gedung DPRD.
”Proyek Purabaya-Jati Saguling, sudah dua tahun tidak beres-beres dan harus dilanjutkan di 2017 ini,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, pihaknya menyoroti beberapa jabatan. ”Mudah-mudahan jabatan tersebut bukan kedekatan, tapi karena memiliki kemampuan dan prestasi,” ujarnya.
Sementara pembangunan akan dimulai pada akhir 2017 dengan menggunakan anggaran perubahan 2017. Selain menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan diupayakan meminta bantuan tambahan anggaran dari pusat dan provinsi. Rencananya, anggaran mencapai Rp 130 miliar.(drx/nit)
