bandungekspres.co.id, CIMAHI – Fungsi pengawasan yang menjadi salah satu tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi dinilai tidak maksimal. Buntutnya sejumlah progress pembangunan yang dilaksanakan eksekutif banyak yang tidak sesuai harapan. Termasuk terjadinya kasus dugaan suap yang menyeret Wali Kota Cimahi non – aktif Atty Suharti.
Pengamat Politik Universitas Jenderal Achnad yani (Unjani) Cimahi, Arlan Sidha menilai DPRD Kota Cimahi belum optimal. Terurama dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas. ”Kalau perencanaannya oke tahu dewan, budgeting juga tahu. Tapi pengerjaannya sebetulnya dewan harus tetap mengontrol,” ungkap Arlan saat dihubungi, kemarin (5/1).
Menurut Arlan, selama ini dewan cenderung hadir saat permasalahan mulai mencuat. Dia mencontohkan, mencucuatnya masalah terkait pembangunan Pasar Atas Cimahi, ketika masalah sudah muncul, baru dewan hadir.
”Kecendrungannya saya melihat dewan Kota Cimah muncul dan hadir ketika persoalan sudah muncul, sudah ada,” kata Arlan.
Sementara, Ketua DPRD Kota Cimahi, Achmad Gunawan mengakui pengawasan dari dewan kurang optimal. Karena, dalih dia, DPRD hanya bersifat pengawasan politis dan strategis, bukan secara teknis.
”Pengawasan DPRD kurang optimal. Memang dalan pengawasan itu karena regulasinya lemah DPRD ini,” beber dia
Achmad juga menilai bahwa Pemerintah Kota Cimahi kurang transparan dalam memberikan data lengkap terkait pembangunan di Cimahi. ”Jadi, DPRD tidak mampu mengawasi yang sifatnya teknis karena eksekutif tidak memberikan data lengkap di lapangan,” ujar dia. (bun/nit).
