bandungekspres.co.id, CIMAHI – Ditangkapnya Wali Kota Cimahi non-aktif Atty Suharti dan suaminya ditangkap KPK, ternyata sangat berdampak pada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Salah satu yang terkena dampak yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi.
Menurut Kepala Seksi Pemukiman dan Perumahan Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimah Deni Herdiana, saat ini kesan masyarakat kepada Dinas Pekerjaan Umum terkesan jelek. ”Di mana masyarakat sangat berpandangan bahwa kami memang sering menerima sejumlah uang untuk melancarkan sejumlah proyek,” ucap Deni Herdiana kepada wartawan di kantornya, kemarin (8/12).
Padahal menurut Deni, semua SKPD di Pemerintah Kota Cimahi bekerja sesuai aturan dan itu sudah membudaya. Pihaknya bersama seluruh staf telah diamanartkan untuk tidak menerima sesuatu dari pihak ketiga.
Meminta dan menerima sesuatu adalah budaya yang harus diberantas. Sebab, ketika kita menerima sesuatu, pihak yang memberi akan merasa berkuasa. Jika terdapat kabar karyawan meminta atau menerima langsung ditegur, pihaknya tegas akan menegurnya.
Dalam kesempatan tersebut, pihaknya merasa prihatin dengan kejadian yang menimpa Atty Suharti. Diakui olehnya, bidangnya sangat rentan dengan hubungan pihak ketiga. Bahkan, saat ini tercatat ada beberapa proyek ijon yang belum dilaksanakan.
Walaupun begitu, jika beberapa SKPD akan diperika oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap untuk diperiksa. Sekalipun, lanjut dia, untuk proyek yang sudah terlaksana.
”Kami tidak pernah takut diperiksa oleh KPK maupun BPK. Sebab kami bersama teman-teman di SKPD bekerja pada aruran,” Tutur Deni.
Hanya saja, kata Deni, yang perlu dipikirkan adalah kurangnya tenaga ahli untuk pengerjaan proyek. ”Jangan sampai tenaga pelaksana jadi kambimg hitam. Akibat beda persepsi aturan dan kurangnya tenaga ahli,” pungkasnya. (bun/nit)
