bandungekspres.co.id, CIMAHI – Untuk melakukan pengawasan partisipatif, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Cimahi menggandeng Kwartib Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Cimahi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Cimahi 2017 mendatang.
Kerjasama tersebut dibubuhkan dalam Memorendum of Understanding (MoU) yang ditandatangani oleh Ketua Panwaslu Kota Cimahi, Zaenal Abidin dan Sekretaris Kwarcab Kota Cimahi, Alit Djuhara di Kantor Panwaslu Kota Cimahi, Jalan Usman Domiri, Cimahi kemarin.
Ketua Panwaslu Kota Cimahi, Zaenal Abidin mengatakan, kerjasama antara Panwaslu dengan gerakan pramuka Kota Cimahi ini untuk mengawasi jalannya pesta demokrasi yang akan berlangsung pada 15 Februari 2017 mendatang. ”Hari ini (kemarin, red), kita mengadakan MoU dalam hal pengawasan partisipatif yang melibatkan Kwarcab Cimahi. Pengawasan pada saat kampanye dan pemungutan suara,” katanya kemarin.
Dikatakan dia, Panwaslu berkomitmen menciptakan pesta demokrasi yang bersih, demokrasi dan bermartabat. Untuk mewujdukan hal tersebut, pihaknya sengaja menggagas kerjasama dengan Kwarcab Kota Cimahi. Selain itu, ia dan seluruh penyelenggara Pilkada, khususnya Panwaslu akan menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan amanat Undang-undang yang berlaku.
Dijelaskan Zaenal, Kwarcab memiliki dua pintu dalam pengawasan, yakni mereka bisa secara formal mengawasi Pilkada dan secara non formal dengan cara menjadi relawan Pilkada. Artinya, secara formal anggota bisa terlibat langsung mengawasi. Secara formal, anggota pramuka dipersilahkan untuk menjadi relawan dan diperbolehkan menggunakan seragam.”Bukan seremonial saja, tapi bisa ditindaklanjuti saat penyelenggaraan nanti,” kata dia.
Di tempat yang sama, Sekretaris Kwarcab Kota Cimahi, Alit Djuhara membeberkan, kerjasama ini merupakan kesekian kalinya bagi Kwarcab dalam partisipasinya di pesta demokrasi.”Kita kerjasama dengan Panwaslu, lima tahun lalu kita sudah kerjasama,” katanya.
Dia menegaskan, partisipasi gerakan pramuka Kota Cimahi dalam pengawasan Pilkada bukan berarti secara kelembagaan Krawcab ikut terjun langsung dalam politik. Namun, ini hanya untuk membantu tugas Panwaslu daerah. ”Tapi tetap orangnya (anggota) tetap punya hak untuk memilih dan dipilih. Kita bukan ikut berpolitik,” tegas dia. (bun/asp)
