bandungekspres.co.id, BANDUNG – Budayawan Jawa Barat, Darmawan Hardjakusumah menyebutkan kualitas pelayanan publik kepada warganya jadi salahsatu tolok ukur berhasil atau tidaknya pelayanan pemerintah. Hal itu dikatakan pria yang kerap disapa Acil Bimbo itu, saat menanggapi rendahnya pelayanan publik di Kabupaten Bandung Barat.
“Fungsi pemerintahan adalah pelayanan publik. Maka ketika suatu pemerintahan tidak melayani publik sesungguhnya ia telah gagal,” kata Acil saat ditemui dikediamanya di Jalan Cigadung Dago, kemarin (6/11).
Pemerhati lingkungan dan ketanggap daruratan bencana di Jawa Barat ini mengemukakan, responsivness, responbility, dan accountability merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai kinerja pemerintahan. Di KBB, kata dia implementasi ketiga alat ukur tersebut masih rendah.
“Perangkat kebijakan dan kelembagaan pemerintah kurang respon terhadap keluhan masyarakat. Ini berawal dari kultur birokrasi yang masih kuat menempatkan dirinya sebagai pengaruh praja ketimbang sebagai pamong praja,” sebutnya.
Lebih lanjut, Acil mengemukakan, dari dimensi resposibilitas terlihat banyak keluhan dan kritik dari masyarakat umum maupun DPRD terhadap kompetensi dan kinerja aparatur pemerintah. “Ini bermula dari proses rekruitmen yang kurang jelas serta proses pembinaan melalui reward and punishment yang tidak tegas,” ungkapnya.
“Sementara itu dari dimensi akuntabilitas yang rendah terjadi dengan opini disclaimer hingga tiga tahun berturut-turut dari BPK serta besarnya sisa lebih penggunaan anggarana (silpa) setiap tahun menunjukkan pertanggungjwaban kinerja aparatur terhadap publik masih rendah,” tandasnya. (bon)
