bandungekspres.co.id, BANDUNG – Komisi IV DPRD Jabar berencana mempertanyakan tak masuknya proyek pembanguan jalan Tol Cileunyi Garut dan Tasikmalaya (Cigatas) ke rencana strategis pembangunan Nasional oleh Badan Pengelolaan Jalan Tol (BPJT) ke Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPera).
Anggota Komisi IV DPRD Jabar, Gatot Tjahyono mengatakan, adanya kabar ditundanya rencana tersebut patut disayangkan. Sebab, kata dia, selama ini pemprov Jabar telah mempersiapkan langkah awal dalam recana awal persiapan pembangunan jalan tol tersebut. Seperti analisis dampak lingkungan (Amdal), feasibility study (FS) dan derail enginering desain (DED) dengan menggunakan anggaran APBD 2015 dan 2016.
“Sebetulnya Tol ini memiliki arti sangat penting, untuk mendongkrak pertumbuhan di Jabar bagian Selatan dan sebagai jalur mudik untuk mengatasi kemacetan tahunan,” jelas Gatot ketika ditemui di salah satu Cafe di Jalan Hasanudin, kemarin (24/10)
Seandainya BPJT bisa memasukan dalam draft jaringan tol Nasional. DPRD Jabar, kata dia, tentunya akan mendorong untuk mengalokasikan anggaran pada 2017 dan 2018, sehinga sesuai dengan rencana estimasi yang dipaparkan oleh Pemprov Jabar paling tidak akhir 2018 sudah mulai proses konstruksi dan pelelangan diakhir 2017.
Karena itu, dirinya akan segera menginisiasi dan membahas terlebih dahulu di Komisi IV terkait ditundanya rencana ini yang selanjutnya menanyakan langsung kepada kementrian PUPERA termasuk dorongan dari DPR RI yang memiliki Dapil di Jabar.
Gatot menuturkan, kalau saja rencana ini berjalan kemunkinan mekanismenya, akan melaui mekanisme investor dengan pembebasan tanah dibantu oleh Badan Pinjaman Aset melalui APBN sehingga mempercepat pembiayaan yang kemudian akan dihitung total investasinya.
Sedangkan untuk pelaksanaan konstruksi dan operator harus melalui mekanisme lelang yang diikuti investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri termasuk dalam bentuk joiny oparation maupun dalam bentuk konsorsium yang biasa dilakukan oleh BPJT termasuk bisa saja melibatkan BUMN dan pihak Swasta dalam negeri atau luar negeri atau BUMD juga bisa ikut terlibat dalam pembiayaan.
“Mekanisme lain pembiayaan bisa saja dilakukan pinjaman dari luar negeri, tetapi ini juga harus melalui APBN terlebih dahulu. Dengan keterlibatan pihak swasta yang memijam dana untuk pembiayaan dari bank di luar negeri. Seperti dari untuk proyek Tol Cisumdawu atau Kereta Api Cepat sekarang dibiayai oleh perusaan Tiongkok dengan dukungan bank dari luar negeri,”pungkas Gatot. (yan)
