bandungekspres.co.id, BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjamin esselon 3 dan 4 dari organiasasi perangkat daerah (OPD) yang terkena peleburan akan tetap melaksanakan tupoksinya seperti pada OPD sebelumnya.
Sekretaris Daerah, Iwa Karniwa mengatakan, adanya penghapusan kedua OPD seperti Korpri dan KPID, nantinya akan dibahas untuk penempatannya. Terlebih pada tahun depan, kata dia, akan ada pengalihan pengelolaan SMA/SMK oleh provinsi Jawa Barat.
“Alih kewenangan dari pemerintah pusat ke provinsi akan ada tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab esselon 3 maupun esselon 4. Di antaranya pemerintah provinsi akan membentuk balai maupun UPT sebagai tindak lanjut tugas OPD,” kata Iwa ketika ditemui di Gedung Sate, kemarin (11/10)
Atas keputusan ini, pihaknya akan segera melakukan rapat evaluasi. Kemudian akan melaporkan hasilnya ke Gubernur, sehingga nantinya akan ada ketetapan resmi. Sedangkan untuk keputusan dari Kemendagri ini pihaknya akan tetap mematuhinya.
Iwa memastikan, nantinya tidak ada esselon 3 maupun 4 yang jobless. Karena dalam SOTK yang baru, sebutnya, meski esselon 2 ada perampingan tapi pelaksanaan tugas dan fungsi kerja di lapangan akan tetap. Hal ini terjadi karena Pemprov mendapatkan penambahan kewenangan seperti alih kelola SMA/SMK dan beberapa kewenangan perizinan dari pusat ke provinsi.
“Tentu konsekuensinya pelaksanaan tupoksi UU perlu diakomidir [pendirian] lembaga dan balai untuk esselon 3 dan 4. Dengan demikian, jika ada peleburan, melihat peluang ada penambahan struktur untuk eselon 3-4. Karena ada penambahan kewenangan bisa tertampung sesuai dengan balai sesuai dengan penambahan,” paparnya.
Terkait posisi komisioner Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID), yang sekretariatnya masuk dalam Dinas Komunikasi dan Informatika menurut Iwa tinggal menyesuaikan saja. Dia menunjuk Komisi Informasi Daerah (KID) yang bidangnya melekat ke Diskominfo bisa berjalan baik dalam beberapa tahun terakhir ini meskipun tidak memiliki sekretariat.
Sementara itu, untuk Sekretariat Korpri saat ini pihaknya sedang mendiskusikan untuk melekat di Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Ini karena operasionalnya akan ditangani Bidang kesejahteraan dan kedisiplinan pegawai BKD Jabar.
“Prisipnya menyesuaikan dengan apa yang sudah diputuskan oleh kemendagri,” paparnya.
