bandungekspres.co.id, CIMAHI – Pejabat struktural di lingkungan Pemkot Cimahi diimbau untuk tidak intervensi dalam pelaksanaan Pilkada Februari 2017 mendatang. Pasalnya, dalam menentukan pilihannya, setiap orang memiliki hak untuk berbeda.
Hal ini terungkap saat Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenpolhukam) kunjungan kepada tim pemantau Pilkada serentak di Ruang Rapat Wali Kota Cimahi, Komplek Perkantoran Pemkot Cimahi, Jalan Rd. Demang Hardjakusumah, kemarin (5/10).
Pimpinan rombongan Kemenpolhukam yang dipimpin Brigjen TNI Afanti S. Uloli yang juga selaku Pembantu Deputi Bidang Hankam mengatakan, kunjungannya tersebut untuk memberikan gambaran bagi Kemenkopolhukam dan institusi yang dikunjunginya dalam rangka Pilkada serentak 2017. Terutama untuk memberikan masukan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pimpinan nasional, Presiden, yang akan disampaikan melalui Menkopolhukam. ”Harapan kami Pilkada serentak pada 15 Februari 2017 nanti siap untuk dilaksanakan. Hasil pemantaun awal ini akan menjadi bahan dalam rapat tingkat menteri,” kata dia.
Selain itu pihaknya juga mengimbau kepada Kajari dan Panwas agar menjadi wasit yang baik pada Pilkada nanti. ”Dari paparan yang disampaikan oleh Pemkab, Panwas dan KPU tadi digambarkan semuanya berjalan lancar dan bagus. Padahal saya sudah mengantisipasi akan mendapat laporan yang tidak lancar-lancar,” ujar Afanti S. Uloli.
Sementara Kepala Bagian Pemerintahan, Saefullah mengatakan, untuk anggaran Pemilukada nanti sudah dialokasikan melalui pos anggaran hibah kepada KPU dan Panwas Kota Cimahi, Pengamanan Pilkada, dn Desk Pilkada dengan rincian sebagai berikut. KPU dianggarkan sebesar Rp. 24.650.000.000, Panwaslu sebesar Rp.6.300.000.000, Desk Rp. 1.500.000.000, Polres Rp. 2.000.000.000, Kodim Rp. 1.000.000.000. Serta Menugaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Cimahi untuk membantu tugas kesekretariatan, baik di KPU maupun Panwas Kota Cimahi.
Pemerintah Kota Cimahi juga mendorong sosialisasi untuk penumbuhan kesadaran hak politik dan parstisipasi masyarakat salah satunya dengan melakukan kegiatan sebagai sosialisasi pilkada untuk pemilih pemula, sosialisasi pilkada untuk pemilih tokoh masyarakat, sosialisasi pilkada untuk pemilih RT dan RW, sosialisasi pilkada untuk pemilih ASN dan roadshow sosialisasi pilkada pemula. (bun/asp)
