bandungekspes.co.id, CIMAHI – Pemilihan Kepala Derah (Pilkada) pada Februari 2017 mendatang diharapkan dapat memunculkan pemimpin yang mampu menangani berbagai permasalahan yang dihadapi Kota Cimahi. Karenanya, pelaksanaan pilkada yang jujur dan adil menjadi sangat penting.
Pengurus Komite Suara Independen Untuk Demokrasi Perwakilan Kota Cimahi, Malik Alwadri mengatakan, partisipasi masyarakat dalam mengawasai jalannya proses dan pelaksanaan Pilkada menjadi sangat penting karena akan ikut mendorong terciptanya proses demokratisasi yang sehat di Kota Cimahi. ”Masyarakat selain harus berpartisipasi menggunakan hak pilihnya, juga ikut mengawasi jalannya proses demokrasi di kota Cimahi supaya pelaksanaan Pilkada bisa berjalan dengan Luber Jurdil dan damai,” ungkapnya, kemarin.
Menurut Malik, masyarakar indpenden yang tidak berpihak kepada kepentingan parpol dan kandidat harus diperkuat agar mampu mengawasai KPU dan jajarnya hingga TPS, Panwaslu dan birokrasi yang ada, supaya pelaksanaan Pilkada sesuai harapan dan melahirkan pemimpin yang kredibel. ”KPU, Bawaslu, Panwas, dan peserta Pemilu harus sama -sama diawasi kinerjanya jangan sampai berpihak kepada salah satu pasangan calon, karena merekalah yang akan menjadi wasit, hakim garis dan pemain seperti di kancah sepak bola, masyarakat sebagai penonton harus sama-sama mengawasinya,” paparnya.
Tak hanya kepada penyelenggara dan pengawas serta peserta Pemilu, pengawasan juga harus dilaklukan kepada aparat birokrasi yang ada, agar mereka bisa netral dan tidak menjadi tim sukses salah satu pasangan calon. ”Para PNS di lingkungan Pemkot Cimahi atau di luar Pemkot harus sama-sama diawasi menjelang proses dan pelaksanaan Pilkada ini, terutama PNS yang menguasai wilayah seperti Lurah atau Camat agar tidak menggiring masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon,” jelasnya.
Dia melanjutkan, jika Pilkada berjalan dengan jujur dan adil maka akan memunculkan pemimpin yang diharapkan masyarakat. Sehingga, mampu mengelola pemerintahan yang hanya memiliki tiga Kecamatan ini.
Dengan APBD yang mencapai Rp. 1,7 Triliun dengan Pendapatan Daerahnya sekitar Rp 250 Miliar, harus menjadi modal yang berguna untuk mensejahterakan masyarakatnya. ”Wilayah Cimahi hanya tiga Kecamatan, saya yakin dengan pengelolaan pemerintahan yang baik, dana APBD sebesar itu bisa lebih mensejahterakan masyarakat Cimahi dibandingkan daerah lainnya, dengan APBD yang hampir sama, karenanya masyarakat indpenden harus muncul dan mengawasi jalannya proses demokrasi yang sedang berlangsung di Kota Cimahi nanti,” pungkasnya. (bun/asp)
