Sebelumnya, proses tersebut memakan waktu 213 hari kerja atau sekitar sembilan bulan. Dengan kebijakan baru, proses itu dipangkas hingga tersisa tiga hari kerja. Selain itu, proses pecah sertifikat atas nama pengembang dipotong dari 120 hari kerja menjadi lima hari kerja alias sepekan.
Darmin menuturkan, penyederhanaan izin tersebut akan berdampak pada biaya. Biaya yang harus disiapkan pengembang menjadi lebih murah. ”Biayanya menjadi 30 persen atau turun 70 persen dibandingkan sebelumnya,” lanjut menteri 67 tahun itu. Biaya amdal lalin otomatis hilang dan biaya rekomendasi peil banjir digratiskan, sedangkan biaya-biaya lain juga turun.
Darmin meyakinkan bahwa penyederhanaan izin dan penurunan biaya yang harus ditanggung developer akan berdampak. Dampak pertama tentu saja kecepatan mendapat izin. Dengan proses perizinan yang tinggal 44 hari atau kurang dari dua bulan dan jumlah izin yang tinggal 11, pengembang akan mendapatkan izin lebih cepat dengan harga terjangkau.
Baca Juga:Netty: Mendidik dengan Metode APAMenelan dengan Luka di Leher
Mengenai dampak terhadap penurunan harga rumah, Darmin memastikan kebijakan itu bakal berpengaruh. Namun, tingkat penurunannya tidak bisa disamaratakan. ”Itu sangat ditentukan lokasinya di mana dia bikin (perumahan),” tuturnya. Bagaimanapun, harga tanah setiap daerah berbeda-beda.
Ketika disinggung mengenai potensi penurunan uang muka rumah, dia menuturkan, pemerintah tidak bisa mengintervensi begitu saja. Sebab, besaran uang muka itu sudah diatur BI. ”Bank Indonesia punya pengaturan loan to value ratio. Besarannya memang ada aturan mainnya,” jelas menteri kelahiran Mandailing Natal, Sumut, itu.
Backlog Menipis
Dirjen Pembiayaan Perumahan Kemen PUPR Morin Sitorus menjelaskan, tren rumah MBR saat ini masih menjadi kebutuhan dasar. ”Jadi, walaupun ada krisis ekonomi, masih laku,” ujarnya.
Terbukti, hingga saat ini rumah MBR masih memiliki banyak peminat dan penjualannya tinggi meski keuntungannya kecil. Dengan penurunan biaya hingga 70 persen, profit margin pengembang akan makin lebar. ”Setidaknya kami akan minta kalau tidak diturunkan harga (rumah), ya fasum (fasilitas umum) itu dibuat mewah atau bagus,” lanjutnya.
Disinggung mengenai angka backlog atau selisih ketersediaan dengan kebutuhan rumah, Morin menuturkan, data terakhir BPS pada 2015 menunjukkan 11,4 juta. Selama lima tahun terakhir, terjadi penurunan. Setiap tahun, rumah tangga baru mencapai 820 ribu. Sementara itu, rata-rata tiap tahun ada 1,2 juta unit rumah yang dibangun.