Terlebih, seiring dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Yang isinya menggarisbawahi kelembagaan dan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.
”Untuk itu, saya selaku wakil pemerintah pusat di daerah, meminta kepada seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Barat untuk segera menuntaskan peraturan daerah tentang penyesuaian organisasi perangkat daerah sebagai dasar penyusun program dan kegiatan APBD Tahun 2017,” pungkas Aher.
Sementara itu, dalam memperingati Hari Jadi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hari ini (19/8), Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar akan ada banyak evaluasi yang dilakukan. Terutama terkait visi dan misi Jabar ke depan.
”Kita ini punya visi ‘Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua’ dan lima misi Jabar,” ungkapnya kepada Jabar Ekspres, kemarin (18/8).
Dia menegaskan hal tersebut harus dilakukan. Dia mencatat, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jabar tersebut pada Maret 2016 mencapai 4.224.325 orang, kemudian turun 5,82 persen atau 261.329 orang dibandingkan September 2015 sebesar 4.485.654 orang.
Di tahun September tahun lalu, jumlah penduduk miskin di Jabar sebanyak 4.485.654 orang. Kalau dibandingkan dengan Maret 2015, jumlah penduduk miskin bulan september mengalami kenaikan sebesar 49.955 orang atau 1,13 persen. Karena, jumlah penduduk miskin di Maret 2015 sebanyak 4.435.699 orang.
Dalam hal ini, pihaknya berkomitmen untuk terus menurunkan angka tersebut. Hal ini menjadi komitmen mutlak bagi Pemprov Jawa Barat. Bahkan, pihaknya yakin dengan beberbagai program yang ada di Jawa Barat, baik di Kota atau Kabupaten bisa terlaksana.
Selain itu, yang mendapat adalah pembenahan izin-izin penambangan yang ada. Diakui olehnya, dengan pembenahan izin tersebut akan dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat. Dengan begitu, pihaknya menyakini PAD Jabar akan bertambah setiap tahunnya.
Dalam pembenahan izin ini, pihaknya menyangkal untuk mengekang para penambang. Pihaknya menyetujui dengan adanya penambangan, sebab akan menyerap tenaga kerja yang cukup besar. ”Asal ingat adanya prosedur,” tegasnya.
Di tempat yang berbeda, pengamat ekonomi Universitas Pasundan Acuviarta mengatakan, ekonomi Jawa Barat banyak ditinggalkan pemerintah pusat. ”Beberapa pembangunan insfrastruktur Jabar berjalan lambat,” ungkapnya.
Dia mencontohkan seperti pembangunan pelabuhan di Kawarang berpindah. Lalu membangunan bandara yang saat ini terhambat. Pihaknya menyangkan hal ini. Sebab, jumlah kunjungan ke Jawa Barat cukup tinggi.
