bandungekspres.co.id, JAKARTA – Partai Golkar berusaha mengembangkan tradisi baru dalam proses pencalonan pilkada. Untuk mencari figur berintegritas, partai berlambang beringin itu menelusuri rekam jejak bakal calon kepala daerah yang mereka usung melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemarin, mereka mengirim sejumlah nama ke lembaga antirasuah untuk dikroscek lebih lanjut.
Wasekjen Partai Golkar Ali Mochtar Ngabalin menyatakan, sebelum memberikan dukungan kepada bakal calon kepala daerah, partainya perlu melakukan sejumlah klarifikasi. Hal itu menyusul adanya beberapa laporan dari masyarakat kepada penegak hukum. Golkar akan membatalkan dukungan jika calon itu memang terbukti bermasalah.
”Sementara ini ada empat nama yang dilaporkan bermasalah. Makanya, kami klarifikasi dulu ke penegak hukum,” ujar Ngabalin di gedung KPK kemarin.
Saat ini Partai Golkar sudah mengeluarkan rekomendasi untuk tujuh bakal calon kepala daerah. Di antara mereka, ada yang maju sebagai gubernur, wali kota, bupati di Papua Barat, Maluku, serta Maluku Utara. Di antara calon itu, ada yang figur baru, ada juga yang incumbent.
Sayangnya, upaya Partai Golkar itu tidak bisa sepenuhnya diakomodasi KPK. Dalam hal ini, permintaan membuka laporan masyarakat kepada KPK. Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati mengungkapkan, laporan masyarakat termasuk rahasia sehingga tidak bisa diungkap kepada publik. ”Yang bisa dilakukan KPK hanya melakukan permintaan tracking (penelusuran, Red),” ucap Yuyuk. (gun/c17/pri/rie)
