bandungekspres.co.id, CIMAHI – Pemkot Cimahi menargetkan pada 2019 mendatang seluruh warga miskin akan terlindungi program Jaminan Kesehatan yang dibayai oleh APBD atau program yang dulu dikenal dengan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
Wali Kota Cimahi Atty Suharti mengatakan, berdasarkan data Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011, penduduk miskin Kota Cimahi berjumlah 142.317 jiwa. Masyarakat miskin yang telah menerima bantuan iuran jaminan kesehatan dari pemerintah pusat berjumlah 127.589 jiwa.
”Sisanya rakyat miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan dari pemerintah pusat menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” ka Atty saat sosialisasi hak dan kewajiban peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2016 disertai penyerahan Kartu Indoenesia Sehat (KIS) yang bertempat di Aula Gedung A, Komp. Perkantoran Pemkot Cimahi, Selasa (2/8).
Hingga semester I/2016 ini, sebut Atty, masyarakat miskin yang menerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional berjumlah 9.654 jiwa dan terverifikasi sebanyak 8.199 jiwa. Peserta dapat memperoleh hak dan kewajibannya sebagai peserta JKN mulai 1 Agustus 2016. ”Setiap daerah harus memberikan kontribusi dengan potensi dan strategi masing-masing walaupun secara umum, fasilitas dan pelayanan kesehatan yang diberikan relatif sama,” katanya.
Menurut Atty, pemerintah mulai dari pemerintah pusat, sampai pemerintah kota memiliki tanggung jawab untuk memberikan fasilitas dan pelayanan kesehatan bagi rakyat, sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Sementara, BPJS Kesehatan Divre V Jawa Barat pada tahun ini menargetkan jumlah iuran yang diterimanya mencapai Rp 3,5 triliun. Meski begitu, diakuinya, target tersebut masih jauh dari jumlah pembayaran klaim yang mencapai Rp7 triliun. Kepala BPJS Kesehatan Divre V Jawa Barat, Jenny Wihartini mengatakan, total peserta yang tercatat diinstitusi yang dipimpinnnya saat ini mencapai 22 juta orang atau sudah mengcover 65 persen warga Jawa Barat minus Bogor, Depok dan Bekasi.
”Total warga Jawa Barat itu 44 juta dan kami sudah 65 persennya. Peta jalan memang ada pentahapannya. Seluruh badan usaha harus sudah ikut semua,” katanya. (bun/fik)
