bandungeksres.co.id, BANDUNG – Hingga saat ini masih banyak masyarakat tingkat bawah yang belum mengerti kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Dengan begitu, tidak salah jika banyak warga yang belum paham prihal apa saja hak mereka selama ini.
BERI BANTUAN: Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa (kiri) saat memberikan bantuan secara simbolik kepada warga.
Hal ini terungkap dalam acara penyampaian Empat Pilar mengenai Wawasan Kebangsaaan yang diselenggarakan oleh pimpinan DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa di Gor Citra Jalan Abdul Halim Cimahi Tengah, belum lama ini.
Menurutnya, kondisi ini terjadi karena kurangnya penyampaian dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah dan pihak terkait. Sehingga banyak dari warga masyarakat yang kerap menanyakannya.
”Di sini peran ketua RT/RW sebagai kepanjangan tangan pemerintah harus bisa juga menyampaikan tersebut,” jelas Ledia.
Dari hasil beberapa pertemuan, kata dia, banyak sekali warga yang menanyakan program-program pemerintah yang saat ini sebetulnya sudah dijalankan. ”Hingga kini masih saja banyak warga yang kurang informasi mengenai program itu,” tandasnya.
Dirinya mengakui, Program Raskin, BPJS, Ketentuan masyarakat miskin, masih menjadi pertanyaan yang sering terlontarkan selama dirinya mengadakan pertemuan dengan masyarakat baik itu ketika penyampaian Empat Pilar. Hal yang sama ketika dia melaksanakan reses.
Ledia menilai, sebetulnya program-program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat memiliki efek sangat baik. Namun permasalahannya seringkali pendataan masyarakat meleset dan malah tidak diakomodir.
Selain itu, penyampaian sosialisai ke tingkat lurah, RW dan RT juga diraskan masih kurang. Sehingga tidak sedikit warga menyakan program tersebut ketua RW/RT-nya.
Ledia memaparkan, dari beberbagai temuan di masyarakat banyak sekali program Raskin yang kurang memiliki data yang valid. Sehingga Ketua RT/RW sendiri kebingungan siapa saja warganya yang berhak mendapat Raskin.
Ketua RW/RT juga kebingungan mengenai kreteria warga miskin. Dia mengaku, aturan pemerintah dalam menentukan kategori miskin tidak ada rujukan baku. Sehingga Raskin yang disampaikan ke warga miskin malah dibagi sama rata ke warganya.
