Bapak merasa dirugikan?
Iya itu tidak fair. Saya tidak masalah dikritik, tapi yang ada faktanya dan bisa dipertanggungjawabkan, dong. Saya pernah juga dikabarkan berseberangan dengan Pak SS (Sudirman Said, menteri ESDM, Red). Padahal, saya tidak ada apa-apa dengan beliau. Pernah juga dikaitkan ”papa minta saham”. Padahal, saya orang yang pertama dan konsisten mengusulkan kepada presiden agar jangan mau berunding sebelum 2019. Ngapain saya minta saham, bego apa? Kan itu tercatat di New York Stock Exchange.
Bicara soal ”papa minta saham”, kita selalu ingat dengan Papua. Ngomong-ngomong bagaimana kondisi keamanan Papua saat ini. Sepertinya sekarang lebih kondusif?
Iya, itu karena sekarang penanganan Papua lebih holistik. Kementerian-kementerian sekarang sudah tidak lagi menjalankan tugasnya sendiri-sendiri. Semuanya terpadu. Kalau dulu di Papua tidak ada penanganan diplomasi yang ofensif, sekarang itu dilakukan. Kami juga memanfaatkan pejuang-pejuang NKRI di Papua untuk turun ambil bagian. Kita bangunkan mereka.
Kalau soal penanganan HAM di sana?
Masalah HAM itu paling krisis. Sekarang penanganan HAM di sana kami buka. Kami bikin kajian yang dipimpin Pak Indriyanto Seno Adji (pakar hukum pidana, mantan pimpinan KPK, Red). Semua pihak kami undang untuk melihat prosesnya dan membedah masalah di sana. Dulu mereka menyerukan ada 22 kasus pelanggaran berat HAM. Ternyata setelah dibedah, teman-teman di Papua sepakat yang disebut pelanggaran berat HAM di sana hanya tiga kasus. Kami ingin tuntaskan itu bersama Komnas HAM, pemda, dan kepala suku di sana. Insya Allah tuntas.
Bagaimana menunjukkan ini ke dunia internasional?
Kita undang mereka untuk melihat prosesnya. Duta besar PNG (Papua Nugini, Red), Fiji, dan Solomon Island. Kita tunjukkan langsung bahwa kita tidak main-main dan tak ada rekayasa. (Saat wawancara ini Luhut hendak berangkat ke Australia untuk membicarakan perkembangan penanganan HAM Papua).
Berarti setelah ini gerakan-gerakan separatis akan hilang dengan sendirinya?
Kalau soal itu, bisa saja orang bikin. Tapi, sekarang kita berupaya tunjukkan ke dunia internasional bahwa kita serius menyelesaikan persoalan di Papua. Bukan kita tak punya dosa, kita pasti punya dosa. Yang berbuat dosa juga mungkin bukan hanya kita. Tapi, kalau kita salah dan ada yang harus ditindak, ya kita tindak. (gun/c7/sof/rie)
