Sehingga, yang benar dilakukan pelayan masyarakat cukup melalui politik jemput bola dengan mendatangi kerumahnya atau mininmal sampai ke kelurahan atau RT/RW.
”Cara pelayanan seperti itu, lama-lama jadi kebiasaan. Ini solusi cerdas dan solusi budaya, begitupun dalam pelayanan pajak di Kota Bandung. Itu akan jadi kinerja baik di lapangan,” tutur Emil.
Terkait pinjam pakai Bus Pelayanan Pajak, guna kolaborasi bersama BPN, Emil berjanji, kalau dirasa satu kendaraan kurang akan dia tambah. Intinya, segala terobosan menggali pendapatan pajak terus diwujudkan. Upaya tersebut untuk menggenjot pembiayaan pembangunan.
”Saya gregetan ingin mentrotoarkan Bandung, maka kompak dengan BPN, akan ada pendapatan dari sektor BPHTB yang tidak bisa dimainkan,” tegas Emil.
Di tempat sama, Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Ema Sumarna menyatakan, pada triwulan pertama kemarin, secara global PAD pajak tercapai hingga 111 persen. Diharapkan dengan aplikasi SIPP dan Bus Layanan Pajak, di triwulan dua minimal sama atau mungkin bisa melampaui target pajak seperti yang sudah digariskan.
Secara akumulasi, target pajak daerah memungkinkan tercapai. Kendati demikian, ucap Kabid Penetapan Disyanjak Kota Bandung Henryco Safii yang ditemui Bandung Ekspres usai launching, secara hitungan pihaknya sepakat capaian target akan terlampaui, tetapi untuk pajak reklame harus dikecualikan.
”Target triwulan dua dalam dua bulan tercapai, tapi pajak reklame akan sulit menembus angka seratus persen,” terang Henryco.
Pandangan sama dilontarkan Kabid Pendaftaran Gungun Sumaryana. Menurut dia, seperti halnya pencapaian target pajak sektor pendaftaran di triwulan pertama tercapai, Insya Allah saya juga merasa yakin pada triwulan dua sektor pajak pendaftaran akan melampaui target PAD.
Upaya pemenuhan target PAD pajak yang mencapai Rp 2,1 triliun lebih itu membutuhkan kerja keras seluruh bidang, termasuk bidang pengendalian, kata Kabid Pengendalian Pajak Apep Insan Parid.
Melalui inovasi dan gerakan terpadu serta cara-cara persuasif dan tegas dalam mengendalikan kenakalan wajib pajak, ke depan bukan tidak mungkin pembayaran pajak daerah bisa melalui online. ”Itu tinggal inovasi pihak perbankan,” imbuh Apep.
